Al-Quds,LiputanIslam.com-Dilansir dari stasiun televisi Sky News Arabic, kabinet Rezim Zionis tengah menggodok sebuah UU, yang jika disahkan, akan melarang PLO beraktivitas di kota al-Quds (Yerusalem).
Kabar ini tak pelak memicu kekhawatiran lembaga-lembaga sipil di al-Quds. Lembaga-lembaga ini meyakini, pengesahan UU semacam ini akan dijadikan dalih untuk menindak dan menutup lembaga-lembaga di al-Quds tersebut.
Berdasarkan UU tersebut, Israel akan menindak segala bentuk aktivitas kebudayaan yang terkait dengan PLO. Tiap orang yang beraktivitas di bawah pengawasan PLO akan dijatuhi denda atau hukuman penjara. Draf UU ini disusun oleh Gilad Ardan (menteri keamanan publik Israel).
Menurut para pakar, setelah keputusan Trump yang secara sepihak mengakui al-Quds sebagai ibukota Israel, Rezim Zionis kian berani mengambil langkah-langkah semacam ini.
Abbas: Konferensi Bahrain akan Gagal
Sementara itu, ketua PLO menyatakan keyakinannya bahwa konferensi ekonomi Bahrain tidak akan berhasil.
“Kami tak akan menjadi budak. Kami tidak akan melayani (Jason) Greenblatt, (Jared) Kushner, dan (David) Friedman,”kata Mahmoud Abbas di hadapan para jurnalis.
“Kami butuh dukungan ekonomi, uang, dan bantuan. Namun sebelum semua itu, harus ada solusi politik,”lanjutnya.
Abbas menyatakan, AS telah menurunkan level isu Palestina dari masalah politik menjadi masalah ekonomi. “Kami tidak bisa menerima hal itu,”tandasnya. (af/yjc)
Baca:
Kushner Olok-olok Penentangan Petinggi Palestina terhadap Deal of The Century