Manado, LiputanIslam.com– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengkritik sejumlah praktik politik yang berkembang di tanah air yang dinilainya tidak beretika. Politik saling hina dan saling fitnah merupakan politik yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa politik yang demikian harus dibenahi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2019, di Hotel Sultan Raja, Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu (31/3).
“Saya empat setengah tahun yang namanya dihina-hina, yang namanya dijelek-jelekkan, yang namanya difitnah, yang namanya dicela sudah kayak makanan sehari-hari, di medsos (media sosial) maupun di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, di media sosial kerap kali dirinya dituduh PKI. Biasanya dirinya diam saja. Tetapi saat ini, tegas Presiden, mulai menjawab, dan harus menjawab. “Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Iya kan, baru sadar semua kan? Umur saya masih empat tahun, enggak ada yang namanya PKI balita. Masa masih balita sudah jadi aktivis PKI,” ucapnya.
Ada juga yang menuding sebagai antek asing. Padahal, yang namanya Blok Mahakam, blok besar yang dikelola oleh Jepang dan Perancis melalui Inpex dan Total lima puluh tahun, pada 2015 kita ambil, dan diberikan ke Pertamina seratus persen. Kemudian ada Blok Rokan, blok besar minyak dan gas yang kita miliki dan dikelola oleh Chevron Amerika sudah sembilan puluh tahun, pertengahan 2018 pertengahan sudah dimenangkan seratus persen juga oleh Pertamina.
Kita juga sekarang sudah berhasil menguasai saham PT Freeport, yang dikelola oleh Freeport McMoran. Sudah empat puluh tahun kita hanya dapat sembilan persen. Semenatar sejak akhir 2018 kemarin, sudah kita miliki mayoritas 51,2 persen. “Gitu yang dituduh antek asing saya. Ini gimana kok dibalik-balik seperti ini? Tapi sekarang sudah, setelah saya jawab gitu ya diam itu. Diam, diam. Sudah enggak ada yang ngomong,” ujarnya.
Kemudian soal tenaga kerja asing (TKA). Menurutnya, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu hanya 0,03 persen dari jumlah penduduk kita. Satu persen saja engak ada, enggak ada. Ia membandingkan misalnya dengan Malaysia, 5,4 persen, dan yang paling banyak dari Indonesia. Singapura 24 persen tenaga kerja asing yang ada di Singapura, lebih banyak lagi di Uni Emirat Arab 80 persen tenaga kerja asingnya. Tapi tidak ada yang ramai. Namun di siini, menurutnya, semua dijadikan isu politik.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan, cara-cara berpolitik yang tidak beretika harus kita perbaiki. “Sedih kita kalau melihat cara-cara berpolitik seperti ini. Itu bukan budaya kita, bukan tata krama kita, bukan sopan santun berpolitik kita, bukan etika kita. Tugas kita bersama untuk mengingatkan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang salah, mana yang betul,” tandasnya. (aw/setkab).