Jakarta, LiputanIslam.com– Pemanfaatan rumah ibadah sebagai tempat sosialisasi pemilihan umum (pemilu) menuai polemik. Berbagai pihak menganggapi hal itu dengan beragam pandangan. Ketua Bidang Tarbiyyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Irfan Safrudin menilai,masjid tidak seharusnya menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi dalam konteks pemilu.
“Karena, meskipun sosialisasi Pemilu oleh KPU, sangat rentan digunakan keluar dari tujuan tersebut. Sehingga, akan menimbulkan keresahan dan konflik di antara jamaah itu sendiri,” ujarnya di Jakarta, seperti dilansir republika.co.id, pada Selasa (12/2).
Menurut Irfan, urusan pemilu sebaiknya tetap berada di luar rumah ibadah. Apalagi masih banyak tempat yang lebih sesuai untuk menjadi lokasi sosialisasi pemilu oleh KPU. “KPU masih bisa memilih dan dapat menggunakan tempat-tempat lainnya yang bisa disewa atau dibayar. Karena anggaran untuk itu sudah disediakan,” ucapnya.
Sementara hal yang berbeda disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan bila sosialisasi pemilihan umum (pemilu) 2019 dilakukan di dalam masjid dan lembaga pendidikan. Menurutnya, sosialisasi boleh dilakukan dengan syarat tetap terjaga netralitas dan bertujuan membangun partisipasi masyarakat.
“Karena itu, sosialisasi juga harus melibatkan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Jadi sosialisasi itu untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik,” katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, pihaknya akan menggunakan masjid dan rumah ibadah lainnya untuk mengefektifkan sosialisasi dan pendidikan politik dalam konteks Pemilu 2019. (aw/republika).