Jakarta, Liputanislam.com– Sekretaris Jenedral Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Masruhah menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan. Bahkan lebih parahnya lagi korban justru rentan dikrimanalkan.
“Korban yang secara posisi lebih rendah rentan dengan ancaman dari pelaku. Bahkan mereka (korban yang posisinya lebih rendah ini) rentan dikriminalkan oleh pelaku,” ucapnya, seperti dilansir NU Online Jakarta, pada Senin (26/11).
Masruhah mencontohkan dua kasus kekerasan perempuan yang baru-baru ini ramai dibicarakan yakni kasus mahasiswi UGM Agni (bukan nama asli) dan Baiq Nuril. Agni melaporkan telah dilecehkan secara seksual oleh teman satu programnya, HS, saat melakukan Kuliah kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.
Namun justru karena itu, Agni ‘dihukum’ dengan mendapat nilai C sementara teman lainnya mendapat nilai lebih baik. Alasannya, oleh Pengelola KKN, Agni dianggap bertindak ceroboh dengan menginap di tempat itu. Pengelola juga menilai peristiwa perkosaan itu telah membuat malu nama UGM di depan warga.
Sementara itu, seorang guru Baiq Nuril dihukum 6 bulan penjara dan didenda Rp500 juta atas pelanggaran UU ITE karena menyebarkan dokumen elektronik dengan muatan asusila. Padahal rekaman yang berisi percakapan asusila yang dilakukan seorang kepala sekolah terhadap dirinya ia buat sebagai bukti untuk membela diri.
Oleh karena itu, Masruhah mendorong DPR segera mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. “RUU Penghapusan kekerasan seksual adalah jawaban untuk penjeraan bagi pelaku dan pemulihan untuk korban. Sayangnya hingga kini RUU ini blm dibahas secara sungguh oleh Panja Komisi 8 dan masih berkutat pada meminta pandangan para pakar,” ucapnya.
“RUU ini memuat unsur penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, peranserta masyarakat dalma upaya pencegahan kekerasan seksual, penindakan dan penjeraan bagi pelaku,” ujarnya. (ar/NU online).