Jakarta, Liputanislam.com– Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Abdul Mu’ti mengimbau semua kadernya agar tidak menggunakan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik. Hal itu disampaikan Mu’ti menanggapi atas beberapa kader Muhammadiyah yang ikut dalam tim kampanye pemenangan dari kedua pasangan calon Pilpres 2019 mendatang.
“Bagi kader maupun warga Muhammadiyah yang menjadi timses hendaknya tidak menggunakan Muhammadiyah untuk kendaraan politik praktis,” tegasnya di Jakarta, pada Jumat (21/9).
Secara institusi, Muhammadiyah konsisten berpegang pada khittah dan kepribadiannya untuk tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah memilih jalur perjuangan kultural, politik moral dan kebangsaan.
Mu’ti menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak menghalangi kebebasan anggotanya untuk berkiprah dalam politik sebagai hak warga negara. Namun demikian, ia mengingatkan kader yang terjun ke dunia politik harus sesuai dengan konstitusi. Kader yang mengedepankan politik santun dan beradab.
“Mari kita menjalankan proses demokrasi yang santun, berkeadaban, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan Muhammadiyah berkomitmen mendukung pilpres yang damai dan akan terus berkhidmat untuk persatuan serta kemaslahatan ummat dan bangsa,” ungkapnya.
“Muhammadiyah berdiri pada posisi netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres dan partai politik. Karena itu, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan sikap politik, baik untuk pemilihan presiden dan legislatif,” tambah Mu’ti. (ar/suaramuhammadiyah).