Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin menyampaikan apresiasi kepada parlemen atas kemajuan rancangan undang-undang (RUU) pesantren. Namun ia berpesan RUU tersebut harus sesuai dengan tradisi dan kekayaan pesantren.
“Pesantren harus dibuatkan aturan tersendiri, tidak bisa dibikin aturan secara formal seperti sekolah umum,” kata Gus Rozin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/9).
Menurutnya, cara mengatur pondok pesantren tidak dapat disamakan seperti cara mengatur sekolah umum. Pesantren memiliki banyak tradisi dan kekayaan yang tidak dapat diseragamkan dengan sekolah umum. Sebagai contoh, tujuan pesantren tak melulu hanya menyasar kognitif santri.
“Tujuan utama pesantren lebih kompleks dari sekolah umum. Jika sekolah umum hanya mengejar kemampuan, pesantren juga megutamakan akhlaq yang baik terhadap santrinya,” ungkapnya.
Kemajuan RUU, lanjut Gus Rozin, merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap pesantren. “Saya kira, yang terpenting di sini adalah rekognisi terhadap keberadaan pesantren dari berbagai pihak. Artinya semakin banyak yang menyadari peran penting pesantren dalam konteks memajukan bangsa ini,” ujarnya.
“Negara membantu pesantren bukan opsional, tapi kewajiban, karena pesantren sejak dulu telah bersama negara membangun bangsa ini, bahkan sebelum negara ini berdiri,” tambahnya. (ar/NU online).