Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa gerakan tanda pagar (Tagar) ‘#2019GantiPresiden’ berpotensi menjadi gerakan makar. Apalagi kalau gerakan ini dibiarkan tidak mengikuti koridor konstitusi yang berlaku. Tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang.
“Kalau (gerakannya) hanya tagar saja, it’s oke. Tapi kalau berupa pengerahan massa, dan ganti presidennya bulan Januari, Februari atau Maret (di luar jadwal Pilpres), ya berarti berbau makar dong,” katanya di Gedung PBNU Jakarta, pada Kamis (6/9).
Kiai Said menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi negara kita pemilihan umum telah ditetapkan melalui mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada April 2019 mendatang. Jadi gerakan apapun di luar itu, apalagi melibatkan massa yang berpotensi menganggu stabilitas keamanan negara, maka harus dihentikan.
“Soal izin atau larangan tergantung polisi ya. Alasan apa pun, siapa pun kalau gerakannya itu mengagganggu ketenangan, menimbulkan kegaduhan sebaiknya dilarang,” jelasnya.
Sementara Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah, Makyun Subuki mengatakan bahwa gerakan ini berpotensi besar melahirkan konflik di tengah masyarakat. Sebab gerakan ini memanfaatkan sentimen massa untuk melakukan aksi bersama dengan sejumlah petingginya sambil melakukan orasi hingga deklarasi.
“Karena pengaruh medsos begitu kuat, potensi kerusuhan tinggi. KPU sama Bawaslu harusnya pakai kaidah fiqih “dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menghindari kerusakan lebih didahulukan ketimbang melahirkan kemaslahatan),” tegasnya. (ar/NU Online).