Jakarta, LiputanIslam.com– Cendekiawan muda sekaligus Mantan Kepala Badan Pengarah Ideologi Pancasila (PBIP), Yudi Latif mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami dua krisis, yakni krisis legitimasi dan efisiensi. Legitimasi yang ia maksud adalah pemerintahan dipilih dan melibatkan partisipasi rakyat. Serta efisiensi yaitu demokrasi lebih responsif terhadap aspirasi publik.
“Di penghujung reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami krisis legitimasi dan efisiensi sekaligus,” katanya di Museum Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/7).
Menurutnya, setelah reformasi, mestinya demokrasi menjadi sarana untuk meminimalisir keburukan dalam bernegara karena mampu menyeimbangkan antara legitimasi dan efisiensi. “Sayangnya hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.
Krisis legitimasi, lanjut dia, bisa dilihat dari banyak hal. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tetap tinggi, partisipasi publik di dalam pemilihan cenderung rendah. “Serta kepercayaan publik melalui beberapa hasil survei 10 tahun terakhir terhadap lembaga DPR dan partai politik rendah,” jelasnya.
Adapun krisis efisiensi bisa dilihat dari produk Undang-undang yang dihasilkan parlemen terlalu sedikit, yakni kurang dari 50 persen dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dan politik hanya menjadi sarana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. “Politik dalam arti kebijakan merespons tantangan dan situasi publik tidak bekerja dalam demokrasi hari ini,” ungkap Yudi.
Terlebih, tokoh-tokoh perintis demokrasi yang tergabung dalam Forum Demokrasi (Forum) seperti KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Marsillam Simanjuntak, Bondan Gunawan, Frans Magnis Suseno, Rahman Tolleng, dan Todung Mulya Lubis tidak menjadi bagian penting dalam perjalanan politik. Bahkan sering kali keberadaan mereka diabaikan.
“Kira-kira mungkin Gus Dur pun kalau bisa bangkit lagi merasa kecewa,” ujarnya. (ar/NU Online).