Jakarta, LiputanIslam.com– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang. Undang-Undang Antiterorisme tersebut disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).
Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme, Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa pembahasan revisi melibatkan sejumlah institusi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pertahanan, dan institusi terkait lainnya.
Menurutnya, dalam revisi UU tersebut terdapat banyak penambahan substansi pengaturan dan Undang-Undang Antiterorisme yang baru, yakni ditambahkannya bab pencegahan, penambahan ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan dalam penindakan, dan sebagainya. “Selain itu, menambahkan juga ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif,” ucapnya.
Muhammad Syafii berharap, UU yang baru ini bisa jadi payung hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. “Sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Revisi Undang-undang anti-terorisme sempat tertunda selama dua tahun. Menurut Muhammad Syafii hal itu karena perdebatan perbedaan definisi terorisme. Dan DPR saat ini telah sepakat soal definisi tersebut. “Perbuatan yang bisa digolongkan terorisme adalah pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermotif politik atau ideologi,” ujarnya.
“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,” ucap Syafii.
Perbuatan yang bisa digolongkan pidana terorisme menurut UU yang baru ini antara lain:
- Merekrut orang untuk jadi anggota korporasi atau organisasi terorisme
- Sengaja mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan luar negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau melakukan serangan teror
- Menampung atau mengirim orang terkait serangan teror
- Mengumpulkan atau menyebarluaskan dokumen untuk digunakan dalam pelatihan teror
- Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi lokasi serangan dan rumah sakit tempat dirawatnya korban serangan Surabaya, menegaskan bahwa dirinya akan mengeluarkan Perppu jika hingga berakhirnya masa sidang bulan Juni, DPR tak juga mengesahkan RUU yang diajukan pemerintah. (ar/Kompas/BBC/Okezone).