Jakarta, Liputanislam.com– Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa terorisme itu merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap negara, terhadap bangsa, dan juga terhadap kemanusiaan. Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, maka menurut Presiden, terorisme juga harus dihadapi, dilawan, diperangi juga dengan cara-cara yang juga luar biasa.
“Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya pada pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa (22/5).
Menurut Presiden, selama ini fokus perhatian semua pihak lebih banyak pada pendekatan hard power, dengan lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan, dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Namun hal itu belum cukup, menurutnya sudah saatnya pendekatan hard power itu diseimbangkan dengan pendekatan soft power.
“Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” ucapnya.
Pendekatan soft power yang dilakukan, lanjut Presiden, bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga memperhatikan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme. Apalagi kasus teror bom bunuh diri akhir-akhir ini melibatkan perempuan dan anak-anak.
“Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, menjadi wake up call betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme,” katanya.
Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Asman Abnur, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Suhardi Alius. (ar/Setkab).