Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengingatkan pemerintah agar menangkal penguasaan aset uang, saham, perbankan, dan tanah oleh individu atau hanya kelompok kecil saja. Menurutnya, liberalisasi perdagangan dan keuangan oleh perorangan harus dibatasi. Hal itu ia sampaikan pada acara Muhasabah Kebangsaan 2018 di Kantor PBNU Jakarta, pada Rabu (3/1).
Kiai Said menegaskan bahwa fungsi tanah harus dikembalikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar properti individu yang mengikuti hukum pasar. “Karena itu, PBNU perlu mengingatkan pemerintah agar fokus reforma agraria bukan sekadar sertifikasi tanah, tetapi redistribusi lahan rakyat dan petani,” ucapnya.
Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah, hutan, dan perkebunan harus dilakukan agar kekayaan tidak bergulir di antara segelintir pemilik uang. Oleh karena itu, ia mengaku PBNU terus mendorong pemerintah agar menjalankan program pembaruan agraria untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil tersebut. “kayla yakuna dulatan bayna aghniyai minkum.” Ungkapnya.
Pemerintah juga harus membuka titik-titik ekonomi baru. Hal itu penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. “Ketimpangan antar-wilayah harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai,” terang Kiai Said.
“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif,” tambahnya. (Ar/NU Online).