Jepara, LiputanIslam.com– Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), Ahmad Zayadi menyatakan bahwa pesan-pesan keagamaan yang ada di pesantren harus disampaikan sesuai dengan konteks zamannya. Pesan-pesan keagamaan hendaknya disampaikan dalam format “zaman now”. Pernyataan itu ia sampaikan pada Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren di Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (2/12).
“Kita ingin menyampaikan pesan pesantren sesuai zamannya, seperti istilah generasi ‘zaman now’, berarti pesan yang disampaikan juga harus menggunakan perangkat ‘zaman now’. Dan itulah yang harus disiapkan,” ujarnya.
Menurut Zayadi, kegiatan halaqah diadakan juga bertujuan untuk merespons segala permasalahan yang muncul pada zaman sekarang. “Halaqah ini bertujuan untuk merumuskan format ke depan terkait dengan pengembangan pendidikan pesantren dan bagaimana merespons zaman beserta kebutuhannya,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, forum halaqah ini juga mendesak pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan anggaran untuk layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengamanahkan bahwa pemda dapat membiayai penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
“Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren kini telah menjadi tagihan Prolegnas tahun 2018. RUU ini merupakan lex specialis dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelahiran UU ini diharapkan dapat memberikan afirmasi dan kehadiran negara secara signifikan untuk pondok pesantren,” ungkap zayadi.
Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pesantren telah berperan dalam mengokohkan keindonesiaan. Jika awalnya pesantren merupakan lembaga dakwah maka dalam perkembangannya kemudian berperan sebagai lembaga pendidikan. Oleh karenanya, pesantren juga layak mendapatkan anggaran dari pemerintah.
“Karena statusnya sebagai lembaga pendidikan, maka pesantren patut didorong menjadi lembaga pendidikan unggulan yang perlu mendapatkan langkah kebijakan regulasi, afirmasi kebijakan, maupun anggaran yang menunjukkan keadilan,” terangnya.
Saat ini anggaran pendidikan Islam baru sekitar 11-12 persen dari total anggaran pendidikan nasional. Total 20 persen APBN yang dialokasikan untuk pendidikan berjumlah sekitar Rp 416 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran layanan pendidkan Islam pusat dan daerah hanya Rp 50,4 triliun (12 persen). Sedangkan, untuk layanan pendidikan sekolah pusat dan daerah sebanyak Rp 308,2 triliun (74,1 persen). (Ar/Republika).