Palangkaraya, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi Pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu (8/10).
Kiai Said menjelaskan, berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2015, Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand, dengan gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,46. 1 persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1 persen pemilik rekening menguasai 55,7 persen simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2000-an perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit.
“Di sisi lain, 15,57 juta petani tidak punya lahan. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani garap yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian,” terangnya.
Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah. Ketimpangan, lanjut Kiai Said, akan mengancam sendi-sendi kebangsaan karena di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme.
Oleh karena itu, Kiai Said menyatakan, NU akan mendorong pemerintah untuk berjihad mengatasi ketimpangan dengan menggalakkan pembangunan inklusif yang berorientasi memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran sebesar-besar rakyat Indonesia. “Bukan hanya sekadar kesejahteraan segelintir orang atau kelompok saja,” tegasnya. (Ar/NU Online).