Jakarta, LiputanIslam.com– Pengamat pendidikan, Darmaningtyas menampik pandangan beberapa pihak yang mengira program Full Day school (FDS) hanya permasalahan umat Islam, warga NU, atau lebih khusus Madrasah Diniyah dan pondok pesantren. Menurutnya, FDS merupakan persoalan pendidikan secara nasional. Hal itu disampaikan Darmaningtyas, seperti dilansir NU Online, pada Minggu (13/8).
Darmaningtyas menjelaskan, bahwa substansi yang menolak FDS dan kebijakan lima hari sekolah secara nasional itu bukan terletak pada konsep lima harinya, melainkan sifat kebijakannya yang sentralistik tanpa melihat karakter geografis, insfrastruktur dan sarana transportasi, ekonomis, sosial, dan budaya Indonesia.
Ia mengingatkan, Indonesia bukan hanya Jakarta dan kota-kota lain di Jawa yang memiliki infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai. Indonesia itu sangat luas dan beragam. Banyak daerah pelosok dan pulau-pulau kecil yang infrastruktur dan sarana transportasinya minim, guru di sekolah cuma 1-3 orang saja.
“Saya tahu, bukan hanya NU, para aktivis pendidikan pun sekarang terus konsolidasi untuk menolak FDS secara nasional. Yang ditolak itu bukan konsep FDS tapi pemberlakuan secara nasional,” ujarnya.
Menurut Darmaningtyas, penerapan FDS secara nasional itu bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20/2003 pasal 51 ayat (1) tentang: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.
Sudah hampir dua dekade di masyarakat ada sekolah yang enam hari dan ada sekolah yang lima hari, namun tidak menimbulkan pro dan kontra karena dasarnya adalah manajemen berbasis sekolah, sehingga tidak terjadi penyeragaman. Pihak sekolah lebih tahu kondisi sekolahnya. Oleh karena itu, pihak sekolah diberi kebebasan untuk mengambil kebjakan teknis untuk sekolahnya masing-masing.
“Urusan apakah sekolah akan enam hari atau lima hari itu urusan teknis sekolah, bukan urusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tutur Darmaningtyas.
Sementara, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakkir, menilai penolakan NU terhadap kebijakan FDS menunjukkan bahwa sikap politik NU lahir dari pertimbangan kemanfaatan dan kemudaratan bagi umatnya. Bukan politik pragmatis yang selama ini dikesankan.”Kalau ada orang yang menyebut politik NU adalah politik yang pragmatis, yang selalu mendukung penguasa, maka dapat dipastikan orang itu keliru,” ucapnya di Jakarta, pada Kamis (10/8) lalu.
Menurut Amin, sikap NU bukan sekadar mendukung atau menolak pemerintah. Siapapun penguasanya akan didukung sejauh untuk kemajuan bangsa.”Jangan heran jika NU berdiri paling depan mendukung Perppu No 2/2017 tentang ormas, tetapi pada saat yang sama mereka juga berdiri paling depan menolak rencana full day school (FDS) menteri pendidikan dan kebudayaan,” ungkapnya. (Ar/NU Online).