Jakarta, LiputanIslam.com– Pemerintah Republik Indonesia telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut diterbitkan karena UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya paham radikal dan anti-Pancasila.
“Tidak terwadahinya (di UU 17/2013) asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya punya wewenang untuk mencabut dan membatalkan itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, pada Rabu (12/7).
Wiranto menjelaskan, pada UU sebelumnya, pemerintah hanya berwenang memberi pengesahan ormas. Akan tetapi, untuk proses pembubarannya harus melewati proses pengadilan yang panjang. Padahal menurutnya, sudah seharusnya lembaga yang mengesahkan ormas juga punya wewenang untuk membubarkan.
Wiranto menambahkan, poin kedua adalah tentang definisi ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam UU No. 17 Tahun 2013 memuat hanya ateisme, marxisme dan leninisme. Padahal saat ini ada ideologi lain yang juga bertentangan dengan Pancasila. “Kalau dalam rumusan sekarang ini terbatas ajaran ateisme, marxisme, leninisme. Padahal ada ajaran lain yang juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Perppu tersebut bertujuan menyelamatkan bangsa dari ancaman ideologi yang merongrong ideologi negara. “Perppu itu kan kepentingan nasional, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman, termasuk dari ancaman ideologi,” tegasnya.
Wiranto juga mempertanyakan pihak yang menolak Perppu tersebut. “Menolak sih ada. Tapi masa menyelamatkan negara kok ditolak? Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, ditolak? Masa kami ingin melawan organisasi yang nyata-nyata ingin bubarkan negara kok ditolak?” tambahnya. (Ar/Kompas/Detik).