Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang masih banyak belum menyentuh masyarakat tingkat bawah. Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah justru cenderung memihak pada masyarakat kelas menengah atas.
“Pak Darmin (Menko Perekonomian) sudah mengeluarkan empat belas kebijakan ekonomi, tapi hanya di tataran atas. Belum pada tataran bawah,” kata Kiai Said di depan Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution serta ratusan peserta yang hadir dalam acara Mukernas-1 Halaqah Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Pesantren Luhur Al Tsaqafah Jakarta, Jumat (5/5).
Kiai said juga mengkritik soal kekayaan alam untuk masyarakat umum seperti air, energi, dan hutan, yang justru dikuasi oleh segelintir orang. Ia berharap, para pejabat negara dan pemangku kepentingan memiliki niat dan kemauan untuk membangun bangsa ini dari bawah. Oleh karena itu, dia mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan kekayaan.
“Kemauan dan niat untuk membangun dari bawah perlu diperbaiki lagi. Saya dukung gagasan Presiden Jokowi, pemerataan,” tegas Kiai Said.
Kiai said menyatakan, bahwa NU siap berkerjasama dengan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat tingkat bawah. “NU siap bermitra dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi meski tidak mendapatkan imbalan demi kemajuan bersama,” ujarnya.
Sementara, presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemerintah memberikan dua tawaran kepada para pengusaha Nahdliyin, yaitu kemitraan dan redistribusi aset. Pengusaha Nahdliyin dapat masuk pada permodalan dan kerjasama dengan konglomerat.
“Kemitraan ini harus segera dikongkritkan. Tetapi saya tambah dengan pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat harus mau bermitra. Dalam dua minggu ini akan saya pertemukan,” ucap Presiden.
Sedangkan terkait dengan redistribusi aset, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa selama bertahun-tahun redistribusi aset hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu, ia berupaya untuk mengubah semua, dan menyalurkannya kepada masyarakat umum. “Kepada masyarakat, koperasi, pondok pesantren,” ungkapnya. (Ar/NU Online/Sekretariat kabinet).