Jakarta, LiputanIslam.com–Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil menilai penolakan mensalatkan jenazah karena perbedaan pilihan politik itu keterlaluan. Padahal mensalatkan jenazah muslim itu adalah kewajiban bagi sesama muslim. Hal tersebut ia sampaikan di Kantor Pengurus Pusat GP Ansor di Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (11/03).
“Sampai ada orang atau kelompok orang yang tidak membolehkan mensalatkan jenazah yang beda pilihan politik, kan ini sudah keterlaluan menggunakan Agama. Padahal dalam Islam mensalatkan jenazah muslim itu adalah fardu kifayah. Kalau orang disuruh meninggalkan kewajiban ini dosa siapa, kan nggak boleh begitu,” tegas cholil
Bahkan Pengurus Pusat GP Ansor telah menghimbau kepada seluruh pengurus cabang untuk mngurus jenazah muslim yang ditolak pengurusannya oleh warga. Bahkan GP Ansor siap mengkafani, mensalatkan, menguburkan, mentahlilkan, dan mendoakan jenazah tersebut.
“Kita perintakan di seluruh cabang kalau ada warga yang muslim yang meninggal dan tidak diurus jenazahnya karena perbedaan politik, kami perintahkan kepada sahabat- sahabat pengurus GP Ansor untuk merawat jenazah itu. Baik untuk mensalatkan, mengkafani, menguburkan, bahkan mentahlilkan selama 40 hari kita laksanakan,” ujarnya
Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Dendy Zuhairil menyampaikan bahwa mengurus jenazah muslim itu adalah kewajiban bagi muslim yang di tinggalkan. Apabila tidak dilaksanakan, hal itu akan menimbulkan dosa bagi muslim yang masih hidup.
“Ini kan fardu kifayah. Kewajiban kita sebagai kita yang masih hidup, kewajiban sebagai muslim. Dan kewajiban umat muslim yang hidup itu mensalatkan, memandikan, mengkafani, menguburkan umat islam yang telah meninggal, dan mendoakannya. Kalau nggak ada yang salatkan bisa dosa sekampung. Kalau nggak ada yang salatkan se-DKI, ya dosa se-DKI. Fardu kifayah itu kan menggugurkan kewajiban orang lain,” ungkap Zuhairil
Sikap GP Anshor itu merupakan tanggapan atas seruan spanduk di Setiabudi, Cakung, dan beberapa tampat di DKI yang berisi penolakan mensalatkan jenazah muslim pendukung dan pembela penista agama. Bahkan beberapa hari terakhir ini, di media sosial, tersebar kabar bahwa ada jenazah umat islam di DKI Jakarta yang tak diurus gara-gara beda dukungan politik. Hal itu juga menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. (fadel)