Jakarta, LiputanIslam.com–Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan dia menyerahkan sepenuhnya proses dan fakta persidangan yang muncul dalam sidang kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, termasuk isu penyadapan, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut ia katakan setelah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Jokowi memberi penjelasan soal dugaan dia disadap.
“Itu kan isu pengadilan itu, isunya di pengadilan dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok,” kata Jokowi ditemui di Balai Sidang Jakarta usai membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017, Kamis (02/02/2017).
Presiden Jokowi bahwa dia tidak ada kaitannya dengan fakta persidangan yang muncul dalam sidang yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Pertanian itu.
Kemarin, SBY meminta dugaan penyadapan saat berkomunikasi via telepon bersama Rais Aam PBNU Maruf Amin yang dijadikan bukti oleh kuasa hukum Ahok, diusut oleh aparat hukum.
Selain itu, tim pengacara Ahok mengungkapkan kepemilikan bukti komunikasi antara SBY dan Maruf yang berkaitan dengan keputusan fatwa MUI dalam kaitannya dengan kasus penodaan agama tersebut.
SBY juga meminta para pihak yang memiliki bukti percakapan untuk memberikan bukti kepadanya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan seluruh proses hukum termasuk mengenai bukti adalah domain proses hukum di pengadilan.
“Itu juga isu pengadilan, tanyakan ke sana, tanyakan. Yang berbicara tanyakan, jangan barangnya dibawa ke saya. Yang bicara itu isu pengadilan,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak melakukan penyadapan terhadap SBY.
“Pemerintah kita jamin tidak akan mau melakukan intervensi seperti penyadapan yang dibicarakan masyarakat itu,” kata Yasonna di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri tentang Hukum dan Keamanan antara Indonesia dan Australia yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis.
Menurut Menkumham, tuduhan penyadapan yang diungkapkan oleh SBY perlu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Ahok karena wewenang melakukan penyadapan hanya dibenarkan dalam penyelidikan kasus hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ra/antara)