Jakarta, LiputanIslam.com–Dalam beberapa waktu lalu, media sosial Twitter ramai membahas sikap Indonesia yang abstain dalam voting rancangan resolusi di Dewan HAM PBB. Akun twitter @Malcolmite mengunggah foto yang memperlihatkan hasil voting pada Sabtu (17/12/16).
Dalam foto tersebut, terlihat bahwa terdapat 27 negara memilih YES, 6 NO dan 14 ABSTAIN. Perwakilan Indonesia di PBB termasuk yang memilih sikap abstain dalam voting tersebut. Indonesia bersama 14 negara lainya memilih tidak menentukan sikap.
Lalu, apa penjelasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atas hal tersebut?
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan Indonesia memang pernah abstain dalam voting di sidang PBB soal pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Itu merupakan sikap Indonesia pada voting dalam rancangan resolusi di Dewan HAM PBB pada Juli 2016, bukan pada resolusi terbaru yakni pada Desember 2016.
“Rancangan resolusi Dewan HAM di Jenewa terkait situasi HAM di Suriah tersebut dipungutsuarakan bulan Juli 2016 yang lalu,” kata Retno, Senin (19/12/16).
Saat itu di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, delegasi Indonesia mengambil sikap abstain. Ada pertimbangan yang mendasari sikap yang diambil Indonesia kala itu.
“Delegasi RI mengambil sikap abstain atas rancangan resolusi karena rancangan resolusi itu tidak seimbang yang hanya menyangkut pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Bashar Al Assad, dan tidak memuat rujukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan non-state actors lainnya,” papar Retno.
Lebih dari itu, pertimbangan delegasi Indonesia untuk mengambil sikap abstain, tak lain dan tak bukan demi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah. Bahkan saat inipun, ribuan WNI masih ada di Suriah.
“Jangan kita mengambil posisi yang lebih di-drive (dikendalikan) oleh negara lain. Kita menghitung berdasar kepentingan nasional kita. Masih ada ribuan warga negara kita di Suriah,” kata Retno.
Setiap hari Retno memastikan keselamatan WNI di Suriah. Soal rancangan resolusi Dewan HAM itu sendiri, Retno menjelaskan itu diprakarsai antara lain oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.
“Keduanya mengkritisi HAM tapi dari satu sisi saja. Pelanggaran memanglah pelanggaran, tapi kalau sudah memihak, maka itu kita tidak inginkan,” kata Retno. (ra/detik)