Yogyakarta, LiputanIslam.com– Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Wiyanti Eddyono, menyatakan bahwa kejahatan perdagangan manusia di Indonesia merupakan persoalan yang sangat serius. Menurut dia, penanganan kasus perdagangan manusia seringkali lambat.
Sri menilai, salah satu penyebabnya adalah aparat pemerintah desa di tempat terjadinya kasus perdagangan manusia mendukung praktek perdagangan manusia. Misalnya adanya pemalsuan umur buruh migran yang masih di bawah 18 tahun menjadi 21 tahun supaya bisa berangkat bekerja.
Selain itu, ia mengamati kasus perdagangan manusia banyak yang tidak tuntas dari sisi hukum. Sri merujuk pada data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 221 kasus perdagangan manusia yang diselidiki. Dari 221 kasus, hanya 165 kasus yang penuntutan secara hukum berjalan.
Sedangkan sisanya diduga selesai melalui proses mediasi. Sebagian kasus perdagangan manusia yang cukup diselesaikan melalui mediasi, kata dia menggambarkan penegak hukum mengabaikan sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sri Wiyanti pernah melakukan riset pada 2009 untuk melihat cara kerja perekrut buruh migran yang berujung pada perdagangan manusia. Perekrut rata-rata mengajak orang-orang yang mereka kenal, misalnya saudara, kerabat, tetangga, dan teman. “Pola perekrutnya mirip cara kerja multi level marketing yang berujung pada penipuan,” kata Sri Wiyanti, Sabtu, 26 November 2016.
Menurut dia, pola prekrutan terhadap korban perdagangan masih sama dari tahun ke tahun. Jaringan sindikat perdagangan orang kerap menyasar anak di bawah umur 18 tahun. Anak-anak perempuan itu kemudian mendapatkan serangkaian ancaman atau intimidasi hingga eksploitasi seksual.
Peneliti Pusat Studi Gender, Perdamaian, dan Keamanan Monash University, Australia itu menegaskan perlu keseriusan dari pemerintah untuk membongkar sindikat perdagangan manusia. Sebab, kejahatan ini terus terulang. Dia mencontohkan banyaknya peti mati berisi jenazah buruh migran yang dikirim ke Indonesia. (ra/tempo)