Jakarta, LiputanIslam.com– Beredar kabar bahwa sertifikasi produk halal kini diambil sepenuhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag) dari yang biasanya ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, Kasubdit Produk Halal Kemenag, Siti Aminah, membantah kabar tersebut. Dia menegaskan, MUI masih berperan besar dalam menentukan sertifikasi halal sebuah produk.
“MUI tetap berperan. Sertifikasi halal itu tidak bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanpa adanya fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI,” kata Siti Aminah, Minggu (20/11/2016).
Siti menjelaskan secara singkat tentang proses penetapan sertifikasi halal produk. Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat label halal harus mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Badan ini kemudian meminta kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit atau pemeriksaan produk yang dimaksud.
Siti Aminah menjelaskan, hasil audit LPH ini kemudian diserahkan kepada BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan hasil audit LPH itu ke MUI untuk dikeluarkan fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk.
“MUI lah yang kemudian menetapkan kehalalan produk itu lewat fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. Surat ini kemudian diserahkan kembali ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal produk tersebut,” jelas Siti Aminah.
“Jadi, MUI tetap melakukan kegiatan itu. Justru, kalau tidak ada fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI itu, Kementerian Agama tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal,” tegasnya lagi. (ra/detik)