Jakarta, LiputanIslam.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat harus dilakukan secara adil dan transparan.
“Penyelesaian itu jangan kemudian membuat masalah baru, membuat kita berkonflik. Penyelesaian masalah itu harus adil, transparan, dan tidak menghambat kemajuan bangsa ini ke depan,” katanya, pada Kamis (27/10/16).
Dia menuturkan, penyelesaian kasus HAM berat membutuhkan waktu karena ada proses hukum yang berkaitan dengan pengumpulan bukti dan saksi karena terjadi pada masa lalu sehingga tidak serta merta bisa menyalahkan orang.
“Ada proses hukum yang harus kita jalani dan itu tidak mudah, apalagi masalah-masalah yang lalu. Cari saksi susah, cari bukti susah, kadang-kadang orang diminta jadi saksi juga tidak mau lagi, banyak hambatan itu yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu di masyarakat.”
Selama ini ada tujuh berkas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, yaitu kasus Trisakti Semanggi, Tragedi Mei 1998, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Wasior-Wamena, Talang Sari Lampung 1989, Peristiwa 1965-1966, dan Penembakan Misterius.
Wiranto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan cara terbaik dalam penyelesaian kasus HAM berat itu sehingga dengan penyelesaian itu tidak ada lagi yang membebani.
Bangsa Indonesia, menurutnya, harus tetap menatap ke depan, meski banyak hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun pemerintah terus berusaha agar kasus itu dapat diselesaikan secara tuntas.
“Tapi intinya, kemauan kita sama, bahwa kita mengharapkan tidak mau lagi terbebani dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu,” tuturnya.
Wiranto sendiri, menurut LSM Amnesty International, adalah sosok yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto mengetahui adanya pelanggaran HAM yang “meluas dan terorganisir” di seputar referendum Timor-Timur pada 1999.
Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa Wiranto memiliki tanggung jawab tertinggi atas terjadinya masalah keamanan setelah pengumuman hasil referendum, kata Amnesty.
Pada 2004, Pengadilan Timor Leste mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Jenderal (Purn) Wiranto atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1999. Serious Crimes Unit (SCU) bentukan PBB mendakwa Wiranto, “bertanggung jawab secara komando atas pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil di Timor Timur. (ra/antara/bbc)