Jakarta, LiputanIslam.com–Dua Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo jelang dua tahun masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2016 mendatang.
Fahri menilai, sepanjang dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, semboyan revolusi mental yang disuarakan masih sebatas retorika. Sebab, masing-masing menteri di Kabinet Kerja menafsirkan revolusi mental dengan cara yang berbeda. Padahal, reshuffle di Kabinet Kerja sudah beberapa kali.
“Kita belum tahu yang disebut revolusi mental itu apa. Dulu di awal Pemerintahan, menterinya mendefinisikan revolusi mental secara lucu. Ada yang lompat pagar, ada yang mewajibkan makan kudapan rebus saat rapat, ada yang pakai baju putih seperti baju Presiden,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Karena definisinya yang tak jelas, Fahri menilai, konsep revolusi mental kini tak terdengar lagi gaungnya. Presiden juga tidak menyusun indikator yang jelas dalam menjalankan revolusi mental di program kerjanya.
“Presiden harus mau dan bisa bicara yang jelas. Sampaikan ke rakyat Presiden punya visi apa. Sampaikan yang jelas mau membawa negara ini kemana karena di Indonesia ini Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara,” kata politisi yang dipecat PKS itu.
Sementara itu, Fadli Zon menyampaikan sejumlah kritik di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik dan hukum.
“Ini merupakan waktu yang baik untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi program dan janji kampanye ketika akan menjadi presiden.Dalam pengamatan saya, apa yang menjadi keinginan maupun cita-cita untuk merealisasikan janji, masih jauh dari dari kenyataan,” katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Di bidang ekonomi, Fadli mengatakan bahwa dari pengamatan dan aspirasi masyarakat yang diterimanya, sebagian besar kehidupan ekonomi semakin sulit dalam dua tahun terakhir.
“Harga-harga naik, daya beli masyarakat rendah, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan. Saya jarang menemukan, mungkin ada satu dua atau sebagian kecil, kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi,” katanya.
Sementara di bidang politik, menurut dia, politik masih didominasi oleh keinginan untuk suatu melakukan penguasaan termasuk kepada kelompok dan partai politik.
“Kehidupan demokrasi masih diwarnai demokrasi yang diintervensi kepentingan kekuasaan, bukan demokrasi yang lahir dari bawah maupun sesuai mekanisme dan prosedur partai politik,” ucap Fadli. (ra/antara/kompas)