LiputanIslam.com — Perusahan konstruksi raksasa BinLadin Grup telah memecat sekitar 50.000 karyawan (ribuan diantaranya adalah Tenaga Kerja Indonesia). Para pekerja, yang kebanyakan adalah pekerja asing dari Asia, telah menggelar protes di Mekkah dan Jeddah karena gaji mereka tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Menurut Al Watan, setelah mem-PHK para pekerja, BinLadin Grup memberikan visa keluar untuk meninggalkan negara. Menteri Tenaga Kerja Saudi berjanji untuk memastikan perusahaan ini memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah upah.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik krisis yeng menimpa perusahaan ini? Berikut ini adalah wawancara RT dengan Ali Al-Ahmed, dari Institute for Gulf Affairs (3/5/2016).
RT: BinLadin Grup bukanlah satu-satunya perusahaan yang mengalami kerugian secara dramatis. Menurut Anda, apa pengebab situasi ini?
Ali Al-Ahmed: Binladin Group adalah perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi dan mengambil bagian terbesar dari proyek-proyek pemerintah. Namun sejak tahun lalu, sejak Raja Salman naik takhta, ia perlahan-lahan menyingkirkan perusahaan ini dari proyek-proyek pemerintah dengan alasan jatuhnya crane yang menyebabkan banyak jamaah haji meninggal dunia, lalu melakukan pembekuan aset, dan melarang direksi meninggalkan negara. Akibatnya, perusahaan tidak mampu membayar para pekerja dan mungkin akan lenyap dalam hitungan bulan — dari sebuah perusahaan besar dengan aset miliaran menjadi sebuah perusahaan yang mungkin tidak akan disebut-sebut lagi namanya.
Sementara Raja Salman, menginginkan anaknya (Pangeran Mohammad bin Salman) dan mitranya untuk mengambil alih peluang ini. Binladin Grup tidak hanya bekerja untuk pemerintah, tetapi juga banyak melakukan pekerjaan konstruksi untuk swasta. Perusahaan ini akan segera tamat. Begitu juga dengan kelompok lainnya, Saudi Oger Grup milik keluarga Hariri, yang berada dalam krisis keuangan yang parah.
RT: Pemerintah negara asing menekan Arab Saudi atas upah tertunda. Apa yang bisa atau harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah itu?
AA: Pemerintah Arab Saudi dijalankan oleh satu keluarga (House of Saud) atau yang memiliki kedekatan dngan keluarga kerajaan. Mereka menyusun kebijakan pemerintah untuk melayani kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka rekayasa ulang pasar konstruksi dalam mendukung Raja yang baru, putranya dan mitra mereka.
Pemerintah Arab Saudi harus memberikan uang untuk Binladin Grup, karena perusahaan ini masih memiliki dana yang harus dibayarkan oleh pemerintah — nilainya mungkin miliaran dolar. Itulah sebabnya mereka tidak mampu membayar para pekerja. Ini adalah masalah yang umum terjadi di Arab Saudi dan negara-negara monarkhi Teluk, karena sistem yang absolut. Tidak ada yang aman. Anda tidak dapat melindungi diri terhadap keputusan pemerintah untuk membekukan aset atau aktivitas, tidak peduli seberapa besar perusahaan yang Anda miliki.
RT: Apakah ada hubungan antara krisis harga minyak dan situasi Binladin Grup?
AA: Saya pikir kaitannya memang ada, tetapi masalah utama bukanlah soal minyak, karena pengelola perusahaan masih memiliki triliunan aset. Namun yang menjadi masalah adalah pemerintah atau pundi-pundi pemerintah. Keluarga yang berkuasa (dalam hal ini raja, anak-anaknya, keponakan, atau saudara-saudaranya) mendapatkan lebih banyak keuntungan atas hal ini. Bukan berarti mereka tidak memiliki uang, tetapi mereka tidak ingin memberikan uang tersebut untuk kerajaan, atau untuk membayar tagihan kerajaan.
Dalam kasus Binladin Grup, bukan karena pemerintah tidak memiliki uang untuk membayar perusahaan ini. Tetapi ini murni keputusan politik, karena Raja Salman tidak menyukai keluarga Binladin. Dalam banyak kasus, kita bisa melihat bahwa pemerintah Saudi tidak membayar Binladin, tetapi memberikan miliaran dolar untuk Mesir dan pemerintah negara lainnya, juga mampu membeli senjata. Tahun lalu saja, mereka menghabiskan miliaran untuk perang di Yaman.
RT: Binladin Group adalah perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Tidak bisakah mereka menggunakan cadangan dana yang mereka miliki untuk mengatasi krisis keuangan –alih-alih mengorbankan para pekerja?
AA: Tentu saja. Para pekerja asing adalah korban yang terlupakan dalam kasus ini. Saya rasa mereka sangat kehilangan, karena sebagaian besar dari mereka adalah orang-orang miskin dengan pendapatan terbatas. Mereka meninggalkan negara untuk bekerja demi keluarga. Jadi, seharusnya pemerintah Saudi membayar mereka, tidak hanya untuk enam bulan, tetapi seharusnya lebih dari itu. Mereka adalah korban, yang tidak memiliki peran atas pertarungan antara Binladin versus Raja Salman. Itu sebabnya, fokus masyarakat internasional adalah menuntut dan memaksa agar para pekerja ini mendapatkan hak-hak mereka. (ba)