Jakarta, LiputanIslam.com — Inilah akhir dari mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Ia dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Terdakwa kasus korupsi dana penyelenggaraan haji itu diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,325 miliar.
“Jika tidak dikembalikan satu bulan setelah putusan, diganti dengan 4 tahun penjara,” kata jaksa Muhammad Wiraksanjaya saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Rabu, 23 Desember 2015.
Selain itu, jaksa meminta hakim mencabut hak Suryadharma mengemban jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan hukumannya.
Menurut jaksa, Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Selama menjabat Menteri Agama pada 2010-2014, Suryadharma diduga menyalahgunakan wewenang saat menunjuk petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas Pendamping Amirul Haji.
Suryadharma juga dinilai telah mengarahkan tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia agar menyewa penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jaksa mengatakan Suryadharma telah memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak sesuai dengan ketentuan serta menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi.
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
Jaksa menyatakan ada empat hal yang memberatkan Suryadharma. Perbuatan Suryadharma dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Ia pun berbelit-belit saat memberikan keterangan serta tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Selain itu, Suryadharma sebagai Menteri Agama seharusnya menjunjung tinggi nilai agama.
Adapun status Suryadharma yang belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga menjadi pertimbangan jaksa untuk meringankan tuntutan. (Tempo.co)
Baca juga: Koruptor itu Kafir!
Islam dengan tegas melarang korupsi. Korupsi merupakan dosa besar yang dilaknat Allah Swt. Korupsi hanya bisa ditebus jika pelaku mengembalikan harta korupsinya, mendapatkan kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan, dan menjalani hukuman yang setimpal serta bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa seorang pencuri tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman. Jika mencuri merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka korupsi pun dapat disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seorang koruptor tidak mungkin melakukan korupsi dalam keadaan beriman.
Jadi, apakah para koruptor itu kafir?
Buku Koruptor itu Kafir merupakan buku yang disusun dari hasil kerjasama dan konsolidasi mutakhir antara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang didukung oleh Kemitraan bagi Perubahan Tata Pemerintahan. Dalam buku ini, diulas tentang korupsi dari perspektif NU maupun Muhammadiyah dan bagaimana upaya pencegahannya.
Di lain pihak, Suryadharma Ali memiliki andil besar terhadap terkatung-katungnya nasib orang-orang Syiah Sampang yang rumahnya dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Alih-alih meredakan situasi, ia malah meminta agar orang-orang Syiah ini ‘dicerahkan’ atau menyamakan persepsinya terlebih dahulu dengan penduduk lainnya, baru boleh pulang. Atau dengan ungkapan yang lebih sederhana, orang-orang mazlum ini diminta bertobat karena dianggap sesat.
Katakanlah orang Syiah Sampang itu sesat, namun tidak ada hak-hak orang lain yang mereka embat. Untuk para koruptor, memang tidak dinyatakan sesat, hanya saja NU dan Muhammadiyah tegas menyatakan: koruptor itu kafir! (ba)