Jakarta, LiputanIslam.com — Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Djoko Agung Haryadi mengingatkan kalangan pengguna media sosial bahwa menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian dapat dihukum enam tahun penjara.
“PPNS bisa melakukan penyidikan terkait pengaduan tersebut. Sanksinya maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 sampai Rp 2 milyar,” kata Djoko saat membuka forum komunikasi Bakohumas tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di PT. Niramas Utama, Bekasi, Jawa Barat, Rabu(16/12/2015), seperti dilansir situs resmi pemerintah, Setgab.go.id.
Sebelumnya Dirut PT. Niramas Utama Cokro susilo mengeluhkan gencarnya black campaign lewat SMS ataupun media sosial terhadap produk makanan olahan perusahaannya.
Forum Komunikasi Bakohumas mengangkat tema “Penguatan Industri Makanan dan Minuman Dalam Negeri”.
“Di kementerian Kominfo ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang seperti Polisi, mempunya kuasa wilayah internet, wilayah cyber. SMS, internet PPNS punya kewenangan sama dengan polisi,” Kata Djoko.
Djoko mengapresiasi tema Farom Bakohumas, yang menurutnya sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya dibidang ekonomi yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik yang didalamnya menyangkut kedaulatan pangan.
“Kami Bakohumas menyambut baik forum hari ini, kita ketahui bersama bahwa salah satu poin nawacita presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengenai ekonomi bahwa perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik yang didalamnya menyangkut kedaulatan pangan jadi ini sangat relevan,” kata Djoko. (ba)