Bogor, LiputanIslam.com – Kelompok penebar intoleransi yang menamakan dirinya Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) tampaknya akan berurusan dengan hukum akibat tindakannya yang tidak terpuji dalam berusaha mencari pendukung sebanyak mungkin, yaitu mencatut logo dua ormas besar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Pencatutan itu dilakukan pada undangan deklarasi dan pengukuhan ANNAS Bogor Raya yang dijadwalkan berlangsung di Aula KONI Kota Bogor di Jalan Pemuda No. 4, GOR Padjajaran Bogor Minggu (22/11) . Selain mencatumkan logo beberapa ormas, ANNAS juga mencatumkan logo NU dan Muhammadiyah. Tak hanya itu, ANNAS pimpinan tokoh Wahabi Athian Ali tersebut juga mencantumkan foto dan nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara kunci, yang ternyata juga disayangkan oleh Bima.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor Ifan Haryanto menyatakan bahwa ANNAS hanya mencatut nama NU, sebagaimana yang juga pernah mereka lakukan pada PCNU Balikpapan ketika mereka menggelar deklarasi anti Syiah di Masjid Agung At-Taqwa Balikpapan pada Maret 2015 lalu.
Karena itu, Ifan mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. “Jika Annas tidak merevisi undangan tersebut, PCNU Kota Bogor mempertimbangkan untuk melaporkan organisasi tersebut ke pihak yang berwajib,” kata Irfan seperti yang dikutip nu.or.id.
Menurut Ifan, deklarasi dilakukan hanya untuk menebar kebencian masyarakat terhadap komunitas Muslim Syiah, sebagaimana terlihat dari tema-tema diskusinya; “Syiah Bukan Islam”, “Bahaya Syiah terhadap NKRI”, dan “Bahaya Syiah terhadap Umat Islam.”
Senada dengan ini, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Royandi Haikal mengaku akan membentuk tim penyelidik untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan terkait pencatutan logo NU dalam undangan deklarasi ANNAS itu.
Dia menjelaskan bahwa LPBH PBNU akan berkoordinasi dengan Pengurus PCNU Kota Bogor agar LPBH PBNU dan PCNU Kota Bogor bisa saling melengkapi bukti yang dimiliki masing-masing sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Senin besok, saya dan tim saya akan bertemu untuk menyusun gugatan hukum,” kata Royandi kepada Madina Online, Sabtu (21/11).
Tak tanggung-tanggung, gugatan hukum yang akan dilayangkan LPBH PBNU kepada ANNAS adalah gugatan pidana, bukan perdata, agar dapat memberikan efek jera kelompok intoleran manapun yang bermaksud menyerat NU kepada intoleransi dengan mencatut nama baik NU di masa mendatang. Sebab, kata Royandi, dengan begitu siapapun yang bertanggunjawab terhadap deklarasi Annas Bogor Raya itu bisa dikenai hukuman berat semisal kurungan penjara.
Sementara itu, Seketaris Majelis Hukum dan HAM (Kumham) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq juga menyayangkan pencatutan logo Muhammadiyah dalam undangan deklarasi ANNAS Bogor Raya.
Fajar mengingatkan bahwa selama ini PP Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa yang menyebut Syiah sebagai aliran sesat, apalagi menyatakan Syiah bukan bagian dari Islam. Karena itu, tidak alasan bagi PP Muhammadiyah untuk anti terhadap Syiah. Bahkan, menurutnya, dalam muktamar di Makkasar belum lama ini Muhammadiyah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang penting bagi kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk rekonsiliasi antara Islam Sunni dengan Islam Syiah.
“Jadi, secara kelembagaan saya tegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak terlibat dalam acara itu dan dalam gerakan ANNAS,” kata Fajar yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute itu.
Fajar menduga pencatutan logo Muhammadiyah dalam deklarasi Annas Bogor Raya terjadi akibat keterlibatan oknum tertentu di Muhammadiyah dalam gerakan Annas. Entah itu pengurus Muhammadiyah Kota Bogor atau anggota biasa.
Karena itu, Fajar akan mendalami kasus pencatutan logo Muhammadiyah itu. Ia juga membuka kemungkinan untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi itu kepada pengurus Muhammadiyah di Kota Bogor. Lebih jauh, Fajar akan membawa kasus pencatutan ini dalam forum yang lebih formal di internal Muhammadiyah.
Seperti diketahui, Walikota Bogor Bima Arya yang namanya juga dicatut bahkan sebagai pembicara kunci pada acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) di Bogor justru mengaku tidak mengizinkan acara itu serta menyayangkan pencatutan namanya itu.
“Tidak benar isi selebaran itu, saya tidak pernah memberi konfirmasi akan hadir,”katanya, seperti dilansir Tempo.
Dia mengingatkan dalam situasi saat ini sangat penting menjaga kebersamaan dan menguatkan silaturahmi.
Menurut Tempo, Bima juga telah mengaku telah belajar dari keputusannya membuat edaran larangan peringatan Asyura yang ternyata memicu kegaduhan. Dia bahkan mengakui larangan itu melanggarkan konstitusi.
Dia mengatakan, “Dalam konteks dimensi dan ruang yang lebih luas, larangan itu melanggar konstitusi.”
Acara deklarasi dan pengukuhan ANNAS Bogor Raya juga mendapat perlawanan sengit dari berbagai elemen masyarakat kota Bogor. (Baca: Lawan Intoleransi di Bogor, Beberapa Elemen Masyarakat Deklarasikan ANAS – GETOL) (mm)