Bogor, LiputanIslam.com – Sejumlah elemen masyarakat di kota Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan Aliansi Nasionalis Gerakan Toleransi (ANAS – GETOL) di Taman Topi, Jl. Kapten Muslihat, Bogor, Jumat (20/11). Deklarasi dilakukan sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap adanya upaya kelompok intoleran untuk eksis di kota Bogor guna menebar kegaduhan dan keresahan masyarakat di kota hujan ini.
Dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa ANAS – GETOL dibentuk juga sekaligus sebagai reaksi tegas terhadap tindakan Walikota Bogor Bima Arya melarang warga Muslim Syiah mengadakan peringatan Asyura di kota ini, hingga kemudian dijadikan kesempatan oleh kelompok intoleran Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) untuk eksis dan menebar kebencian di kota ini.
Kondisi ini kemudian membuat status kota Bogor terpuruk sebagai kota yang paling intoleran di antara 94 kota di Indonesia, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Setara Institute.
Sebagaimana dilansir Kupasmerdeka.com, deklarasi ANAS – GETOL diikuti oleh beberapa elemen antara lain GP Ansor, GMNI Bogor Raya, Kujang Lima, Jaringan Aktivis ProDEM, Persatuan Mahasiswa Kota Bogor, Himpunan Mahasiswa ISLAM (HMI), Forum Mahasiswa Bogor, Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang, Barisan Pemuda PAN, ALMISBAT, IPABI dan Koalisi Rakyat Menggugat.
Hadir memberikan orasi pada acara tersebut antara lain Ketua GP Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat, Pengurus PCNU Bogor Abdul Fatah, budayawan Kujang Lima dan Koordinator deklarasi Kemal Salim dan Ketua Yayasan IPABI Abdullah Assegaf.
Ketua GP Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat alias Kang Romi dalam orasinya ketika membacakan surat deklarasi menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada kelompok yang dengan mengatasnamakan agama bermaksud merusak kerukunan masyarakat Bogor.
Sementara itu Koordinator deklarasi Kemal Salim dalam orasinya menyatakan, “Surat Edaran yang semula hanya melarang perayaan Asyura pada hari itu telah mendorong sekelompok intoleran yang bergabung dalam Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANNAS untuk mendukung keputusan tersebut. Sikap intoleran tampaknya semakin kuat di kota Bogor, karena pasca surat Edaran, pada tanggal 22 November 2015 akan dideklarasikan ANNAS di kota Bogor. Pemerintah kota Bogor yang seharusnya menjadi representasi negara untuk melindungi semua kelompok agama ternyata dinodai dengan sikap Walikota yang tidak berdiri di atas konstitusi… Malah sebaliknya walikota telah berpihak kepada kelompok anti toleransi.”
Usai deklarasi, para peserta deklarasi ANAS-GETOL mendatangi gedung DPRD Kota Bogor dan bertemu dengan beberapa anggota DPRD di ruang rapat untuk menyampaikan aspirasi mereka. ANAS-GETOL meminta agar DPRD dan Pemerintah lebih waspada terhadap gerakan kelompok intoleran yang berniat membawa konflik Timur Tengah ke Indonesia. Mereka juga meminta DPRD supaya mendesak Muspida kota Bogor tidak mengizinkan ANNAS untuk melakukan aktivitas di kota Bogor, karena dianggap sangat berbahaya.
“Kalau negara tidak hadir, BANSER NU akan hadir,” tegas Kang Romi.
Menanggapi itu, perwakilan dari anggota DPRD berjanji akan menyampaikan surat deklarasi ANAS-GETOL kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang singkat karena acara ANNAS akan diadakan pada hari Minggu (22/11).
Mengenai deklarasi kelompok intoleran ANNAS, pengurus PCNU Abdul Fatah meluapkan amarahnya dengan menegaskan, “Kami tidak terima kota Bogor disebut kota intoleran… Kalau pemerintah kota Bogor tidak membubarkan deklarasi ANNAS, maka kami yang akan membubarkannya!”
Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya sendiri yang namanya dicatut sebagai keynote speaker pada acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) justru mengaku tidak akan mengizinkan acara itu. Dia juga menyayang selebaran ANNAS yang memajang nama dan fotonya sebagai pembicara.
“Tidak benar isi selebaran itu, saya tidak pernah memberi konfirmasi akan hadir,”katanya, seperti dilansir Tempo.
Dia mengingatkan dalam situasi saat ini sangat penting menjaga kebersamaan dan menguatkan silaturahmi.
Menurut Tempo, Bima juga telah mengaku telah belajar dari keputusannya membuat edaran larangan peringatan Asyura yang ternyata memicu kegaduhan. Dia bahkan mengakui larangan itu melanggarkan konstitusi.
“Dalam konteks dimensi dan ruang yang lebih luas, larangan itu melanggar konstitusi,” katanya. (mm)