Jakarta, LiputanIslam.com – Pemerintah dilaporkan telah memangkas kuota impor minuman beralkohol tahun ini. Sebagaimana data yang dirilis Kementerian Perdagangan (Kemdag), kuota impor minuman beralkohol tahun ini 430.000 karton, turun 15,85% dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 511.000 karton.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag Partogi Pangaribuan mengatakan, pengurangan alokasi impor tersebut karena adanya pengetatan oleh pemerintah. “Rata-rata para importir realisasi impor tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar 80%,” kata Partogi, seperti dilansir Kontan Online.
Izin impor minuman beralkohol sudah diberikan kepada IT (Importir Terdaftar) awal Mei 2015. Ada 15 perusahaan importir minuman beralkohol yang memperoleh izin impor tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (Apidmi) Agoes Silaban mengatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam penetapan kuota impor minuman beralkohol tahun ini. Padahal, menurut Agoes, tahun-tahun sebelumnya ia diminta memberikan rekomendasi.
Karena tidak adanya pertimbangan dari asosiasi, tambah Agus, banyak perusahaan anggotanya mengeluhkan alokasi kuota impor tersebut. Meski demikian, pihaknya menghormati keputusan pemerintah.
Agoes menambahkan, selama ini minuman beralkohol impor sulit bersaing karena maraknya penyelundupan minuman beralkohol. Miniman beralkohol selundupan itu dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding minuman beralkohol yang diimpor secara resmi.
Miniman beralkohol impor memang tinggi karena adanya pajak. Agoes menghitung, minuman beralkohol resmi kategori C seperti Wiskey, dengan kadar alkohol 20%–45%, dikenakan pajak hingga 600%. Ini membuat harganya enam kali lipat lebih mahal dibanding harga di negara asal.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menempuh berbagai langkah serius terkait minuman beralkohol di Indonesia. Misalnya, sejak bulan April lalu, minuman beralkohol dilarang dijual di minimarket seluruh Indonesia.
“Terhitung 16 April 2015, sudah tidak boleh lagi menjual minuman beralkohol di minimarket,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina, di DPR, Jakarta, Selasa 3 Februari 2015.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Srie mengatakan bahwa minuman beralkohol berkadar lima persen nantinya akan dijual di rumah makan, kafe, dan restoran saja.
Untuk melakukan pengawasan, Srie mengaku bahwa pemerintah membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dalam rangka penertiban, kerjasamanya adalah dengan masyarakat, pemerintah, dan LSM,” ujarnya.
Kalau ada minimarket yang melanggar, akan ada sanksi yang akan diberikan, termasuk penutupan minimarket. “Tiga kali peringatan, oleh pemerintah daerah, orang yang menerbitkan sanksi administrasi, sampai penutupan,” tutup Srie. (ba)