Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menegaskan tidak akan memberikan izin kepada pengusaha yang ingin mereklamasi laut. Pasalnya Indonesia adalah negara kelautan, dan mendukung sepenuhnya program Presiden Joko Widodo untuk menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Pesan Pak Presiden kita harus mengembalikan kejayaan negara maritim. Laut dan selat menjadi masa depan peradaban kita. Sebagai sebuah pesan yang kuat kita sedang membangun peradaban berbasis kelautan. Kami menentang habis bila ada pengusaha yang mau reklamasi laut,” tegasnya, saat menjadi pembicara di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa, 29 April 2015.
Ferry mengungkapkan, pasalnya saat ini banyak pengusaha meminta izin rekomendasi reklamasi laut di Indonesia. Menurutnya reklamasi laut adalah pemikiran keliru dari masyarakat negara kelautan karena justru dengan kegiatan reklamasi tersebut, tata ruang laut di Indonesia menjadi lebih sempit.
“Reklamasi laut hanya untuk menambah wilayah daratnya saja. Reklamasi di Batam contohnya, kalau ingin ruko dan gerai ATM buat apa reklamasi? Yang dirugikan biota laut, batas garis pantai bergeser, nilai ekonomi tanah menjadi agak ke dalam dan nilainya turun,” tuturnya.
Apalagi Indonesia adalah negara kelautan (maritim) bukan negara kepulauan (kontinental). Hal ini berdasarkan data dan fakta bila Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km2, atau sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah laut yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km perairan teritorial, dan 2,7 km2 perairan ZEE.
“Mindset kita sangat kontinental. Bagaimana memikirkan negara kelautan kalau Kijang Innova lebih banyak dari kapal-kapal laut. Ini pertanyaan mendasar yang perlu diubah adalah mindset-nya,” ujar Ferry.
Lantas, bagaimana dengan nasib reklamasi Pantai Jakarta dan Teluk Benoa?
Pada 23 Desember 2014, pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 yang memberikan izin melanjutkan reklamasi 17 pulau, salah satunya pembangunan pulau G seluas 160 hektar oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha Agung Podomoro (APLN).
Hingga kini, permasalahan reklamasi pantai yang terjadi di daerah utara Jakarta memang tak kunjung usai. Dari laporan Okezone, izin reklamasi di kawasan Pluit City adalah ilegal, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa izin reklamasi di kawasan laut strategis adalah wewenangnya, bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menentang keras reklamasi tersebut.
Lalu, reklamasi Teluk Benoa di Bali juga masih menjadi polemik. Aliansi masyarakat sipil yang menamakan dirinya ForBali menolak keras rencana reklamasi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Perpres 51 tahun 2014.
Akankah pemerintah mencabut izin reklamasi di dua lokasi di atas? (ba)