Jakarta, LiputanIslam.com – Protes dan kecaman terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi para pelaku kejahatan narkoba belum juga reda. Atas nama hak asasi manusia, hukuman mati dianggap sebagai sesuatu yang kejam. Tak heran jika akhirnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Menurut Jokowi, publik seharusnya paham dengan dampak yang ditimbulkan narkoba pada generasi muda Indonesia selama ini. Sebab, setiap hari narkoba merenggut nyawa generasi penerus bangsa.
“Pers harus menjelaskan itu. Setiap hari 50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kalau dihitung setahun 18.000 orang. Itu harus dijelaskan,” tegasnya, seperti dilansir Jpnn, 28 April 2015.
Jokowi menambahkan, jika pers hanya menulis soal terpidana mati, masyarakat tidak akan tahu banyaknya dampak narkoba di Indonesia. Karenanya, pers juga perlu memberitakan para korban narkoba.
“Jangan kamu jelaskan yang dieksekusi, jelasin dong nama 18.000 itu siapa aja, tulis di media. Setiap tahun meninggal siapa, siapa, dan siapa. Baru merasakan,” imbuhnya.
Jokowi juga mengimbau agar orang yang menentang hukuman mati pagi penjahat narkoba untuk mendatangi tempat rehabilitasi narkoba. Di tempat rehabilitasi, kata dia, bisa dilihat fakta tentang pemakai narkoba yang tersiksa karena kecanduan.
“Coba pergi ke tempat rehabilitasi dan lihat yang narkoba, yang berguling, meregang, teriak-teriak. Cari informasi tentang itu. Dan jangan dibandingkan satu dengan 18.000 orang yang jadi korban,” ujarnya.
Soal hukuman mati untuk kasus narkoba, Presiden Jokowi mengaku pemerintah dan penegak hukum masih konsisten. Oleh karena itu ia memastikan tidak akan ada yang menghalangi eksekusi hukuman mati
“Soal itu saya tidak akan mengulang lagi. Itu kedaulatan hukum. Indonesia serius perang terhadap narkoba. Sangat serius,” tandasnya.
Rencananya, besok, Rabu dini hari, sembilan terpidana narkoba akan dieksekusi mati di LP Nusa Kambangan. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat putusan, dan pihak-pihak terkait telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi.
Selain dari dalam negeri, penentangan eksekusi mati ini juga datang dari luar negeri. Pemerintah negara-negara terpidana mengecam keras eksekusi ini dan mengancam bahwa hal ini akan berdampak buruk bagi hubungan Indonesia dengan negara terkait.
Hanya saja, fakta di lapangan terlihat berbeda. Brasil misalnya, telah menarik kedutaan besarnya dari Indonesia setelah warganya dieksekusi beberapa bulan yang lalu. Meski demikian, investor asal Brasil tidak terpengaruh, dan tetap menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu di bidang peternakan. (ba)