Kendal, LiputanIslam.com — Negara telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berulang-ulang kali berkata bahwa ‘negara harus hadir’ atau ‘turun tangan’ di tengah-tengah rakyat. Namun apakah pernyataan tersebut telah terealisasi?
Ketika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut, pemerintah beralasan bahwa dana subsidi tersebut akan digunakan ke sektor produktif. Lantas, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kartu untuk penduduk yang kurang mampu. Sayangnya, bantuan ini tidak tepat sasaran, sehingga tidak diterima oleh rakyat yang benar-benar membutuhkan, misalnya, Subaidah.
Potret kehidupan Subaidah (65), warga Desa Karangmulyo RT 02/RW 03 Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, hanyalah secuil dari penderitaan rakyat di negara ini. Sebagaimana dilaporkan Kompas, 16 April 2015, ia hanya bisa tiduran di dipan dari kayu yang dilapisi plastik. Tubuhnya sulit bergerak karena stroke yang dialaminya 10 tahun belakangan.
Semua kegiatannya dilakukan di dipan yang dijadikannya tempat tidur, tempat makan, minum, mandi, sampai buang air besar atau kecil. Setiap hari, Subaidah dirawat oleh anak sulungnya, Sumuhurti (42), yang mempunyai cacat kaki sejak lahir. Kalau berjalan, Sumuhurti menggunakan tongkat kayu. Sementara itu, anak lelaki Subaidah, Eko Yulianto (37), jarang pulang ke rumah karena mengalami gangguan jiwa. “Kalau buang air besar atau kencing, saya yang membersihkan. Sementara adik saya jarang pulang ke rumah,” kata Sumuhurti.
Sumuhurti bersama ibu dan adiknya tinggal di rumah berukuran 5×8 meter yang berlantai tanah bertembok batu bata dan tidak dilepo milik orang Kalimantan. Mereka hanya disuruh menempati tanpa dibebani uang sewa.
“Dulu emak mempunyai sawah dan rumah. Tapi semuanya habis terjual untuk mengobati penyakitnya. Setelah harta kami habis, emak hanya berada di rumah,” tambahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sumuharti bekerja sebagai buruh tani atau kadang mencari sisa padi setelah dipanen oleh yang punya. “Kalau ke sawah, saya naik sepeda ontel,” ungkapnya.
Namun, dalam kondisi yang terbatas, keluarga Subaidah mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan masyarakat untuk orang miskin atau bantuan uang orang miskin dari pemerintah pusat, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). “Kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah itu. Saya tidak tahu, kenapa. Padahal kami sangat membutuhkan,” ujarnya.
Pemerhati kemiskinan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kabupaten Kendal, Ahmad Misrin, mengatakan masih banyak orang miskin di Kabupaten Kendal yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Misrin meminta pemerintah agar kembali mendata masyarakat miskin, terutama di Kendal. “Ini menandakan bahwa bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Pemerintah harus mendata ulang,” kata Misrin.
Dia berharap, Subaidah dan kedua anaknya segera diperhatikan oleh pemerintah daerah. “Mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Mereka harus diperhatikan,” tegasnya. (ba)