Banten, LiputanIslam.com – Pemerintah secara resmi telah melarang penyebaran ideologi transnasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/ISIL/IS) di Indonesia, dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah Warga Negara Indonesia bergabung dengan kelompok teroris tersebut. Namun, upaya perekrutan anggota ISIS di masyarakat disinyalir masih ada. Hal itu disampaikan oleh Kepolisian Daerah Banten.
“Kami mengindikasikan ada upaya-upaya perekrutan warga khususnya di wilayah Banten jaringan ISIS, melalui internet. Secara kuantitatif, saya belum bisa mengatakan siapa dan berapa jumlahnya. Sebab masyarakatlah yang lebih faham karena khan itu pasti terkait dengan keluarganya ya,” kata Kapolda Banten, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, usai menghadiri deklarasi anti ISIS yang diselenggarakan Front Masyarakat Banten Anti ISIS (FMBAI), di depan alun-alun Kota Serang, Senin, 13 April 2015 seperti dilansir Antara.
Media sosial, kata dia, menjadi alat kampanye ISIS untuk mendapatkan anggota-anggota baru. “Propaganda dan informasi-informasi di dunia maya itu adalah keniscayaan dunia global. Namun yang terpenting membangun kecerdasan masyarakat untuk bisa memilih mana yang negatif dan positif. Jangan kaget dengan dunia maya ada baik ada buruk, tinggal kita pandai memilihnya,” kata Amar.
Sementara itu Kordinator FMBAI, Embay Mulya Syarif, mengatakan, “Saya tegaskan ISIS itu bukan Islam karena Rasulullah tidak mengajarkan tindakan kekerasan dan pembunuhan. Masyarakat Banten harus waspada, pahami ajaran Islam dengan baik sesuai tuntunan dan ajaran Nabi Muhamad SAW.”
Target Pemerintah: 2019 Indonesia Bebas Radikalisme ala ISIS
Keberadaan kelompok-kelompok radikal di Indonesia adalah sesuatu yang sangat meresahkan, apalagi jika kita berkaca dari kehancuran negara-negara Timur Tengah yang diakibatkan oleh kehadiran kelompok-kelompok radikal. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menargetkan pada 2019 paham radikal yang dipromosikan kelompok ISIS hilang dari Indonesia.
“Penanganan ISIS itu termasuk program percepatan yang ada di Polri, penanggungjawabnya Bagian Intel dan Keamanan, selain kepala BIN, BNPT, pemerintah juga, tapi kita bersepakat untuk tahun 2015 sampai 2019 ini ISIS sudah tidak ada, idealisnya begitu,” kata Kabag Intelkam Polri Djoko Mukti Haryono di Jakarta, Jumat, 10 April 2015.
Berbicara pada diskusi bertema Efektifitas Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme di Jakarta, Djoko mengharapkan ada kesamaan persepsi mengenai berapa banyak anggota ISIS yang ada di Indonesia yang diyakininya terus berkembang dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kita ingin tahu berapa sebenarnya anggota ISIS di Indonesia, dia pasti beragam karena memang selalu berkembang, ada yang pulang dari Suriah dan yang benar-benar bergabung dengan kelompok yang berperang di sana, atau yang memang berangkat ke sana karena tekanan ekonomi. Situasi seperti ini merupakan hal yang harus dicermati pemerintah,” kata Djoko.
Sebelumnya, beberapa situs ’Islam’ yang mempromosikan radikalisme telah diblokir, namun dengan pertimbangan tertentu, akhirnya situs-situs tersebut kembali bisa diakses. Dari pantauan Liputan Islam, sampai hari ini masih ada situs pendukung radikalisme yang tetap eksis, misalnya, Panjimas.com dan Arrahmah.com. (ba)