Jakarta, LiputanIslam.com — Di masa lalu, Yusuf pernah berperang di Filipina Selatan membantu perjuangan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Lalu setelahnya, ia terlibat konflik Poso hingga akhirnya dibekuk Densus 88 pada 9 Juli 2003 di Semarang dengan tuduhan memasok senjata ke Poso. (Baca tulisan sebelumnya: Mantan Jihadis, Tolak Bergabung Dengan ISIS)
Bergelut dengan dunia radikalisme yang membuatnya divonis 10 tahun penjara. Ia bebas setelah menjalani hukuman 5,5 tahun di Lapas Kedungpane Semarang dan menjalani pembebasan bersyarat.
Kini, ia bermetamorfosa menjadi seorang pengusaha rental mobil dan warung makan Dapoer Bistik di Solo. Pria yang dulu piawai menarik pelatuk senjata sejenis AK-47, kini piawai menjalankan bisnis restoran dan sewa mobil.
“Dengan kehidupan sekarang, sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak. Kalau beli rumah, belum,” ujar dia.
Yusuf akhirnya bertemu dengan Noor Huda Ismail pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP). Di sana, ia dan beberapa mantan jihadis diarahkan untuk berwirausaha sebagai konsep kembali ke masyarakat. Pilihannya jatuh pada bisnis kuliner.
“Di sana (YPP) kami diberi kesempatan untuk jadi bos. Kami harus me-manage sendiri, mulai dari konsep makanan hingga bisnis,” jelasnya.
Pada akhir 2010, ia dan beberapa rekannya mendirikan Dapoer Bistik Semarang yang bertahan hingga tiga tahun. Di sela-sela itu, ia sempat membuka warung roti dan mie ayam. Namun tidak ada yang bertahan. Ketika melihat peluang bisnis di Solo, ia pun memilih membuka Dapoer Bistik di sana.
Warung di Solo inilah yang justru bertahan dan berkembang hingga sekarang. Jumlah karyawannya mencapai 12 orang. Tiga orang di antaranya mantan jihadis. Lalu ia juga mengkredit tiga mobil untuk direntalkan.
Namun Yusuf tidak menampik bahwa menjauhi dunia radikalisme tidaklah mudah. Tangan yang terbiasa dengan senjata kini harus bergelut dengan pisau dapur. Tidak hanya itu, terkadang rekan jihadis pun mencibir atau mengejeknya.
“Ada yang bilang teroris kok masak, yo ngebom. Kalau ditanya diajak gabung lagi, ya mesti. Itu hal yang lumrah. Tapi saya tidak hendak gabung lagi,” kenangnya.
Saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perekrutan WNI untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris. Selain mengetatkan imigrasi, pemerintah juga akan terus memantau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Timur Tengah. (ba)