Jakarta, LiputanIslam.com — Kementrian Kelautan dan Perikanan telah sejak awal mengibarkan bendera perang untuk melawan illegal fishing dengan menerapkan berbagai kebijakan. Sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar juga tidak main-main. Namun tetap saja, masih ada cara-cara yang digunakan oleh para pencuri ikan untuk mengeruk kekayaan laut Indonesia.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengaku tersinggung dengan berbagai pihak yang kembali menggemakan program transmigrasi nelayan. Menurut Susi, program tersebut merupakan aksi manuver pihak-pihak yang tak menyukai kebijakan yang saat ini dibuat KKP.
“Dalam beberapa minggu terakhir, saya tahu beberapa pihak bermanuver dengan program transmigrasi nelayan, saya tersinggung dengan cara seperti ini,” ujar Susi saat membuka acara di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu (11/3/2015) seperti dilansir Kompas.
Dia menjelaskan, program itu akan menjadi kamuflase bagi masuknya kapal-kapal Thailand atau eks Thailand. Kapal itu kata dia akan dicat ulang dan digunakan untuk menangkap ikan secara besar-besaran di daerah yang ikannya masih melimpah.
Susi sangat yakin bahwa program tersebut merupakan program yang sengaja dicuatkan ketika pemerintah sudah melakukan berbagai pelarangan penggunaan alat tangkap yang dinilai merusak biota laut.
Secara khusus Susi pun berpesan kepada para pengusaha lokal di sektor perikanan dan kelautan untuk mewaspadai program transmigrasi nelayan. Pasalnya, apabila program itu berjalan maka kapal-kapal Thailand dikhawatirkan akan kembali marak.
“Saya mengerti pengusaha selalu berfikir untuk kesejahteraan, ekspansi, tapi mohon ilegal fishing yang dilakukan kapal asing jangan sampai saudara-saudara beli jalan, nanti Anda yang rugi,” kata Susi.
“Selama 20 tahun sejarah Indonesia di bidang perikanan, telah banyak negara tetangga yang mengeksploitasi sumber daya laut kita untuk kepentingan ekonomi mereka,” ujarnya.
Seperti diketahui, praktik illegal fishing yang dilakukan negara-negara tetangga tersebut membuat Indonesia harus menanggung rugi hingga miliaran dolar. Sehingga saat ini, Menteri Susi memprioritaskan program penghentian illegall fishing di Indonesia. (ba)