Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk berani menolak impor, terutama impor pangan. Menurut dia, menolak impor adalah awal bagi kedaulatan pangan, yang tak hanya berarti sebagai ketahanan pangan. Secara ideologis, pilihannya adalah berdaulat di bidang pangan, yang terwujud dengan kepastian ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau.
Dia mengaku hal itu bukanlah masalah sederhana, dalam arti harus ada berbagai program kerja yang harus dilaksanakan pemerintah. Misalnya bisa dilakukan dengan integrasi kebijakan hulu-hilir di sektor produksi dan distribusi pangan, serta adanya politik anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait dengan infrastruktur pertanian dapat secepatnya diselesaikan.
Dalam konteks itu juga, menurut dia, kaum perempuan harus mau terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dengan mempengaruhi atas kebijakan melalui politik. Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya, mampu mengemas ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarganya.
“Jangan omong harga cabai ya kalau tidak mau berpolitik. Masalah harga cabai, harga beras, itu masalah politik,” ujar Megawati.
Seperti diketahui, pada masa kepemimpinan Megawati, Indonesia pernah mengalami swasembada beras di tahun 2004. Dari laporan Tempo, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan produksi padi pada tahun 2004 akan mencapai 54,34 juta ton gabah kering giling, melebihi target produksi padi tahun yang sebesar 53 juta ton.
10 tahun kemudian, impor beras Indonesia semakin menggila. Dari laporan Cnn Indonesia, sepanjang tahun 2014 impor beras mencapai 1,5 juta ton. Selain beras, Indonesia juga mengimpor hampir semua kebutuhan pokok, seperti garam, aneka bumbu, kacang-kacangan, daging, hingga ikan asin.
Mampukan pemerintah saat ini berlepas diri dari ketergantungan terhadap impor dan lebih mengoptimalkan potensi di dalam negeri? (ba)