Bandung, LiputanIslam.com — Apa bedanya civic-Islam dengan diskursus lain semacam Civic-Society, Islam Inklusif, Primbumisasi Islam dan lain-lain. Bagaimana pula dengan garis perjuangan civic-Islam? Demikian salah satu pertanyaan yang muncul di ruang diskusi Aula Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jumat 6 Maret 2015.
Faiz Manshur yang menjadi narasumber pada diskusi bertema “Civic-Islam dan Republikanisme” tersebut menjawab, letak perbedaan utamanya pada konsepsi kewargaan. Konsepsi ini menurut Faiz Manshur selama ini kosong dijadikan kajian serius, dan tidak juga menjadi perhatian pegiatan ke-Islaman di Indonesia. “Kalau sekadar wacana kewargaan terkait dengan Islam dalam artian umum itu sudah biasa kita dengar, tetapi civic-Islam sebagai konsepsi pemikiran ini masih kosong di Indonesia,” paparnya.
Faiz berpendapat bahwa secara umum, kajian civic-Islam perlahan-lahan sejak sepuluh tahun belakangan mulai mengemuka di beberapa Negara. Penggeraknya adalah para intelektual-intelektual baru yang kreatif mencari terobosan untuk menjawab persoalan kontemporer Islam berkaitan dengan dunia global.
“Nah, di Indonesia sebenarnya sudah agak telat. Karena itu kita segera mencoba menawarkan gagasan civic-Islam ini karena selain dibutuhkan dalam ranah politik Islam, juga jangan sampai telat menggerakkan. Anggap saja civic-Islam ini obat untuk mengatasi penyakit dalam umat Islam, karena itu setelah menimbah ketepatan dan kecocokan dengan jenis penyakit, juga jangan sampai telat,” paparnya.
Terkait dengan garis perjuangan kewargaan, Faiz Manhur mengatakan, bahwa civic-Islam fokus pada tiga jenis perjuangan kewargaan. “Tiga hal itu adalah “perjuangan kewargaan-sosial (social citizenship), kewargaan-politik (political citizenship), dan kewargaan-ekonomi (economic citizenship),”.
Faiz Manshur melanjutkan penjelasan, Civic-Islam itu ibarat obat karena ingin mengobati masyarakat yang sakit akibat tertimpa wabah fundamentalisme dan eskapisme, termasuk paham Islamisme dalam politik yang sekarang mengalami kegagalan.
“Islam-politik dengan partai-partai politik berideologi Islam sudah terbukti gagal. Mereka tidak mampu menjawab kebuntuan demokrasi di Republik Indonesia, bahkan sekarang menjadi bagian dari problem. Adapun fundamentalisme politik pengusung daulah Islamiah, khilafah, dan seterusnya juga tidak bisa diharapkan menjadi solusi.
Nah, di luar itu islam anti sosial juga marak. Banyak kelas menengah muslim di perkotaan misalnya, Nampak Islami, tapi sebatas busana. Sementara gaya hidupnya konsumeristik dan lupa tanggungjawab memberi perhatian pada kelompok lemah. Padahal perhatian terhadap kewargaan itulah esensi utama perjuangan nabi,” jelasnya. (S.Sakri)