Jakarta, LiputanIslam.com — Ketika Indonesia dihadapkan pada kefanatikan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sebuah upaya persuasif harus ditempuh untuk merajut lagi keberagaman. Seiring dengan berkembangnya arus informasi, berbagai ideologi pun turut tumbuh subur di Tanah Air. Tak jarang, diantara ideologi-ideologi ini, ditemukan semacam virus ‘keakuan’ yang menganggap kelopoknya sebagai pihak yang benar, dan selainnya adalah salah.
Berbagai konflik horizontal yang terjadi dan belum terselesaikan sampai hari ini, hampir semuanya berangkat dari fanatisme sempit. Perbedaan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menindas, menzalimi, bahkan membunuh. Apakah itu sesuai dengan amanat Pancasila da Undang-Undang Dasar?
Atas dasar itulah, Maarif Institute menawarkan fikih kebinekaan, yaitu ilmu hukum yang mengadaptasi kearifan lokal, sistem budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang majemuk dalam suku, agama, dan ras. Ini merupakan fikih khas Indonesia yang memiliki misi membangun persatuan dan kesatuan semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hal ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam Seminar Fikih dan Tantangan Kepemimpinan dalam Masyarakat Majemuk yang digelar Maarif Institute di Jakarta, Selasa (24/02/2015) seperti dilaporkan Kompas.
“Saat ini sebagian kalangan umat Islam masih memahami, fikih hanya berurusan dengan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti soal kebinekaan, belum berkembang,” jelas Lukman.
”Padahal, dalam konteks masyarakat yang mudah dilanda konflik seperti Indonesia karena kemajemukan itu, fikih kebinekaan menjadi sangat penting,” tambah dia.
Dengan fikih kebinekaan, kita dapat memberikan kontribusi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berdaulat, maju, dan mandiri,” tutur Lukman.
Pendekatan fikih lebih mengena karena masyarakat Indonesia percaya terhadap fikih sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyebarkan corak fikih yang menghadirkan nuansa Islam moderat, toleran, dan ramah budaya, serta menghargai norma masyarakat majemuk.
Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, menuturkan, dunia Islam saat ini berada pada masa titik nadir peradaban. Jumlah Muslim mencapai sekitar 1,6 miliar dan tinggal di bumi yang luas dan kaya. Namun, para pemimpinnya cenderung suka berfoya-foya sehingga peradaban Islam terancam hancur.
”Umat Islam tidak perlu ditambah, kita butuh kualitas bukan kuantitas. Kita lebih baik daripada Irak atau Afganistan, tetapi kalau rujukannya Al Quran, kita masih jauh. Di Mesir dan Afganistan itu banyak yang buta huruf, tetapi di Indonesia politisi tak naik-naik kelas jadi negawaran. Mayoritas Islam itu,” katanya. (ba)