Bandung, LiputanIslam.com — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta, AE Priyono mengatakan, Islam-politik dengan partai-partai politik di di Indonesia telah mengalami kegagalan dan tidak bisa diharapkan menjadi solusi bagi problem kebangsaan Indonesia.
“Mereka telah terjebak sebagai bagian dari kepentingan plutokrasi dan plutonomi,” katanya kepada Liputan Islam, Kamis 12 Februari 2015.
AE Priyono menilai, demokrasi di Indonesia telah macet, dan Islam-politik formal tidak berdaya di tengah-tengah kekuasan hasil produk demokrasi liberal yang sejak era era reformasi berjalan. Demokrasi liberal Indonesia itu hanya melahirkan plutokrasi (kekuasaan politik yang didikte segelintir kaum elite) dan plutonomi (kekuasaan ekonomi yang dikendalikan oleh orang-orang kaya, dan hanya digilir di kalangan golongan orang kaya).
Politisi muslim di partai Islam seperti di PBB, PKS, PPP atau yang berada di partai aliran seperti di PKB dan PAN, sejalan dengan kegagalan elit politik yang lain, tetap menjadi bagian dari borjuasi nasional di bawah struktur kapitalisme erzats, yang kelangsungannya tetap bergantung pada sumber-sumber dana negara.
“Politisi elitenya masih berada dalam tradisi Islam-rezimis, termasuk partai Islam baru, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yang semula datang dari gerakan tarbiyah,” terangnya.
Untuk keluar dari kemelut buruk itu, Priyono berharap Islam bisa tumbuh berkembang dengan elan-vital progresif.
Jauh di masa lalu, Olivier Roy (1982) pernah juga punya kesimpulan tersebut dengan mengatakan Islam-politik bisa mengalami kegagalan karena masyarakat Islam tidak punya pandangan ideal tentang masyarakat-sipil.
Sekarang, melalui argumentasi yang cukup memadai (melalui hasil riset) paling tidak hal tersebut memiliki alasan. Sebab masyarakat muslim kebanyakan hanya bisa berpikir tentang Islam ideal sebagai kesalehan individual, kesalehan keluarga (tidak punya imajinasi kesalehan bermasyarakat) dan mereka sebagian yang memahami politik langsung melompat kepada imajinasi negara Islam, khilafah atau daulah islamiah yang terang hanya utopianisme untuk saat ini.
“Karena itu harus ada ijtihad baru dalam Islam-politik dan Islam-Sosial. Konsepsi Civic-Islam harus menjadi milik bangsa ini agar kekuatan kaum muslim memiliki ruh untuk kebebasan dan pembebasan,” jelasnya.
Menurut Priyono, Civic-Islam merupakan konsepsi ideal karena selain sejalan dengan republican, juga sangat modernis dan bisa menjawab kegagalan demokrasi liberal karena memiliki semangat untuk pembangunan kemanusiaan sekaligus pembangunan gerakan sosial agar Islam tidak terjebak pada fundamentalisme, penyokong liberalisme ekonomi dan eskapisme yang beberapa tahun ini melanda Indonesia.
“Kekuatan kelompok Muslim harus mampu membawa agama sebagai rahmat, sebagai penegak keadilan dan pembawa obor pencerahan untuk public-space, yang inklusif, pluralis, dan toleran,” jelasnya.
Islam dengan konsepsi Civic-nya menurut Priyono berpihak pada jalan aktif konsolidasi untuk transformasi ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang tidak dilakukan oleh kelompok Islam liberal penyokong neoliberalisme dan Islam fundamentalisme. (Ferlita Husain)