Jakarta, LiputanIslam.com — Akhirnya, bola panas kembali dilempar kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, atas status Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun penahanannya ditangguhkan. Lantas, bagaimana dengan posisinya di lembaga anti rasuah tersebut?
“Status Pak BW (Bambang Widjojanto), memang tersangka. Kalau melihat UU KPK pasal 32 ayat 2, disebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara. Namun di ayat 3 disebutkan bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Professor Denny Indrayana.
Dengan demikian, lanjut Denny, status BW hingga saat ini masih tetap sebagai pimpinan KPK. Pemberhentian sementara BW akan terjadi secara hukum apabila Presiden mengeluarkan Keppres. (Baca: Bambang Widjojanto Sampaikan 3 Pesan untuk Rakyat Indonesia)
“Justru ini kita lihat bagaimana sikap Presiden Jokowi. Saya melihat kasus ini merupakan upaya kriminalisasi KPK, upaya balas dendam. Presiden Jokowi harus hati-hati dan jeli melihat masalah ini. Ini kesempatan bagi beliau dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung KPK,” ujar Denny.
Mengingat Lagi Janji Jokowi
Saat kampanye lalu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Program pada point empat dalam Nawa Cita disebutkan, “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”
Untuk memerangi korupsi yang telah tumbuh subur di Indonesia, Jokowi berjanji bahwa ia akan melakukan penguatan pada KPK dengan berbagai cara, seperti; penambahan jumlah anggaran, menambah jumlah penyidik dan regulasi-regulasi yang ada. (Baca: Airmata Abraham Samad…)
Namun kenyataannya saat ini jauh berbeda. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas telah memasuki masa pensiun dan belum digantikan, sehingga pimpinan KPK berkurang menjadi empat orang. Lalu, saat KPK sedang mengusut kasus rekening gendut yang melibatkan Komjen Budi Gunawan, terjadi penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mencium ada upaya pelemahan di lembaganya. “Dengan perisitiwa menyedihkan ini, berarti pukulan telak karena menurut UU KPK, jika berstatus tersangka, harus diberhentikan sementara sehingga tinggal bertiga,” ujar Zulkarnain, seperti dilansir kompas.com, 23 Januari 2015.
“Menurut hemat kami, penegak hukum paham betul, berarti pemberantasan korupsi dengan cara ini sudah dilemahkan,” tambahnya.
Bagaimanakah Jokowi akan menyikapi hal ini? (ba)