Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam keterangan persnya yang digelar di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2015. Ia didampingi Jusuf Kalla, Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal Sutarman, dan Komjen Badrodin Haiti.
“Berhubung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala kepolisian RI. Jadi menunda bukan membatalkan, itu yang harus digarisbawahi,” jelas Jokowi.
Bagaimana tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diundur atau tidak, tak menghalangi langkah KPK melanjutkan proses hukum. KPK, kata Bambang, tetap pada tugas, pokok dan fungsinya menegakkan hukum terhadap Budi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
“Kami akan menjalankan tupoksi lainnya di bidang pemberantasan korupsi dan melanjutkan program yang sudah terencana dan direncanakan,” ujar Bambang, seperti dilansir kompas.com, 16 Januari 2015. (Baca: DPR Dukung Komjen Budi, Pelemahan KPK?)
Bambang mengatakan, KPK tetap menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi seperti yang selama ini terbina dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa KPK tetap fokus pada penanganan perkara terhadap Budi.
“KPK menghormati apa yang sudah diputuskan Presiden. KPK tidak dalam kapasitas untuk mengomentari keputusan yang sudah diambil Presiden berkaitan dengan pengangkatan dan penundaan yang ada di instansi Polri,” kata Bambang.
PDIP: Sebentar Lagi Ada Kapolri Baru
Usai pembacaan keputusan oleh Presiden Jokowi, para petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri, dan sepakat untuk tetap mendukung Komjen Budi sebagai Kapolri kendati berstatus tersangka. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Abaikan ‘Bisikan’ Mega-Paloh)
“Kan (prosesnya) sudah di DPR, mau apa lagi? Secara politik sudah berjalan sesuai Undang-undang. Ya sebentar lagi kita ada Kapolri baru,” kata Sekjen (Plt) PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Megawati, seperti dilansir detik.com, 17 Januari 2014.
Hasto menegaskan bahwa Jokowi telah mengusulkan nama calon Kapolri sesuai pertimbangan Kompolnas dan meneruskan prosesnya ke DPR dan mendapatkan persetujuan. Kendati begitu, ia menyatakan bahwa KIH tetap menghormati proses hukum terhadap kasus Komjen Budi.
Menurut Hasto, seluruh partai pendukung Jokowi kompak mendukung Budi. Namun ia menduga adanya pihak yang mencoba ‘memancing di air keruh’, dengan membentur-benturkan internal Polri yang selama ini solid. Hasto tak menyebut siapa pihak yang bertindak demikian.
“Seluruh partai kan kompak, tapi mungkin ada pihak yang tidak menjadi bagian dari calon menteri. Tapi kami tidak melihat proses ini,” ujarnya. (ba)