Maumere, LiputanIslam.com–Sepanjang tahun 2014, Indonesia mengimpor 1.950.000 ton garam. Padahal, di tahun yang sama, petambak garam Indonesia mampu memproduksi 2.190.000 ton. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, agar Indonesia tidak lagi mengimpor garam, pemerintah haruslah berpihak kepada petambak garam.
Ketidakberpihakan pemerintah di masa yang lalu terlihat dari keputusan Menteri Perdagangan Marie Pangestu yang mengimpor garam pada bulan Juli 2011. Padahal, telah diatur bahwa impor garam tidak boleh dilakukan dalam waktu satu bulan sebelum panen raya, hingga dua bulan setelah panen raya berlangsung. Masa panen raya garam ditetapkan bulan Agustus. Dengan demikian, tidak boleh ada impor garam selama Juli-Oktober. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun menyebut adanya mafia impor garam. (Baca: Nasib Malang Petani Garam di Hadapan Samurai Garam).
Melalui siaran persnya, KIARA menyatakan, besarnya angka impor garam disebabkan oleh: (1) pengelolaan garam nasional yang terbagi ke dalam 3 kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) beda kewenangan dan tanpa koordinasi; (2) pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan teknologi) hingga hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran); dan (3) lemahnya sinergi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak garam skala kecil.
Lebih lanjut KIARA merekomendasikan agar pemerintah menjalankan kebijakan satu pintu dan payung hukum. Di India, pengelolaan garam nasional terpusat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan lembaga independen, yakni Salt Commissioner’s Office (SCO). Mereka bertugas untuk: memastikan bahwa petambak garam mendapatkan asuransi (jiwa dan kesehatan); beasiswa sekolah anak mereka; tempat beristirahat, air bersih dan kamar mandi yang layak; kelengkapan alat keselamatan bekerja; jaminan harga; sepeda dan jalan menuju tambak garam yang bagus.
Abdul Halim, Sekjen KIARA, menyebut bahwa strategi Pemerintah India tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia.
“Tidak diperlukan lembaga baru, asal ada kesungguhan politik pemerintah dan kesediaan bekerjasama dengan masyarakat petambak garam skala kecil sehingga kran impor bisa ditutup dan petambak garam mendapatkan kesejahteraannya,” kata Abdul Halim dalam siaran persnya yang diterima LI (23/12). (fa)