Jakarta, LiputanIslam.com–Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan gebrakan baru dengan menyebut adanya ‘samurai’ yang menjadi mafia perdagangan garam di Indonesia. Para samurai itu adalah sindikat importir garam kelas kakap.
“Petani garam susah terus karena ada ‘5 dan 7 samurai’. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membuat penjelasan siapa mereka itu,” kata Susi di depan 500 anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Mina Bahari 3, Jakarta, Senin (8/12).
Susi menolak mengungkap identitas ‘5 dan 7 Samurai’ itu, dan menyebut Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang harus menjelaskan. Susi meminta kementerian yang kantornya bersebelahan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut membuka semua data impor dan menjelaskannya ke masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Susi, yaitu Fadel Muhammad, juga pernah mengungkapkan kegeramannya pada Kementerian Perdagangan gara-gara membanjirnya impor garam pada bulan Juli 2011. Padahal, telah diatur bahwa impor garam tidak boleh dilakukan dalam waktu satu bulan sebelum panen raya, hingga dua bulan setelah panen raya berlangsung.
Masa panen raya garam ditetapkan bulan Agustus. Dengan demikian, tidak boleh ada impor garam selama Juli-Oktober.
“Ibu Mari Pangestu buka impor sampai 900.000 metrik ton. Keterlaluan kan? Makanya saya marah,” kata Fadel seperti dikutip Kompas (11/8/2011).
Fadel mengatakan, konsumsi garam nasional mencapai 1,6 juta metrik ton. Petani garam di Indonesia mampu memproduksi sekitar 1,4 juta metrik ton. Fadel mengatakan pihaknya segera meminta agar impor garam dihentikan.
Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Syaiful Rahman mengemukakan, membanjirnya garam impor asal India dan Australia ke pasar dalam negeri telah merusak harga garam petani.
Harga garam impor Rp 540 per kg atau lebih rendah dari garam lokal. Syaiful mendesak pemerintah segera membenahi tata niaga garam dengan membentuk lembaga penjamin garam seperti Perum Bulog atau menugaskan BUMN garam untuk menyerap garam petani.
Selain itu, pemerintah harus memetakan kebutuhan riil garam, volume produksi, dan kebutuhan impor. “Selama pemerintah tidak membentuk lembaga penjamin garam rakyat, selamanya harga garam petani tidak akan membaik,” ujar Syaiful. (fa)