Jakarta, LiputanIslam.com – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa ada pengaduan makin maraknya TKI yang tidak dibayar gajinya oleh majikan. Dia menjelaskan, selama ini kebanyakan pembayaran gaji TKI oleh pengguna dilakukan secara tunai.
“Bahkan dengan alasan tertentu, gaji tersebut tidak langsung diberikan kepada TKI bersangkutan. Melainkan melalui agency atau pihak ketiga lainnya. Kami wajibkan TKI sebelum diberangkatkan untuk membuka rekening agar terhindar dari gaji yang tidak terbayarkan,” kata Nusron, seperti dilansir detik.com, 22 Desember 2014.
Selama 2014 ini ada 468 pengaduan TKI yang gajinya tidak dibayarkan. Sementara pengaduan lainnya, ada 775 TKI yang mengadu ingin dipulangkan. (Baca: Ini Janji Nusron Wahid untuk TKI)
Nusron menjelaskan, tahun depan tidak boleh ada lagi majikan yang membayar gaji TKI secara tunai. Melainkan membayarnya langsung ke rekening TKI tersebut. Selain itu dengan adanya rekening ini juga menghindari gaji TKI mampir dulu ke rekening agensi atau pihak ketiga lainnya.
“Manfaat lain adalah TKI bersangkutan bisa langsung memeriksa gajinya sendiri apakah sudah dibayarkan atau belum,” ucapnya. (Baca: Ini Sebabnya Pendaftar TKI Membludak)
Dan untuk mencegah adanya TKI non-prosedural maka pemerintah akan meng-online-kan semua pelayanan TKI. Tidak hanya pembayaran gaji namun juga pemeriksaan kesehatan dan pelatihan.
Kondisi kehidupan pahlawan devisa di perantauan, masih banyak yang jauh dari baik, dan bahkan, seringkali mereka mengalami berbagai penyiksaan. Dari laporan berbagai media, selama tahun 2010, dari data yang dirilis Migrant Care, terdapat 874 TKI yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, dan 1.187 TKI mengalami penganiayaan.
Tahun 2011, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual meningkat menjadi 1.234 TKI, dan sekitar 3.070 TKI mengalami kekerasan fisik. (Baca: Disiksa Majikan, TKI ini Cacat Permanen)
Migrant Care juga mencatat ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri selama 2012. Dari jumlah itu, di Malaysia sebanyak 351 orang, Tiongkok sebanyak 22 orang, Singapura satu orang, Manila satu orang, dan di Arab Saudi 45 orang. Dari angka itu, 99 orang di antaranya telah divonis hukuman mati. (ba)