Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan telah memiliki data orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri dengan istilah Jokowi Papers. Hal ini menyusul menyebarnya dokumen rahasia Panama Papers dari firma hukum Mossack Fonseca yang bermarkas di Panama.
Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengatakan, rilis Jokowi Papers tersebut dinanti untuk segera diumumkan daftar orang Indonesia yang diduga menghindari pajak.
“Saya harap Presiden secepatnya merespons nama-nama yang ada di Panama Papers ini dengan merilis Jokowi Papers. Siapa saja daftar nama orang kaya yang tidak bayar pajak,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Erwan menyatakan, Jokowi harus terbuka dengan data-data orang kaya pengemplang pajak yang ada di tangannya sehingga publik menjadi tahu. “Cuma masalahnya, mau enggak pemerintah kita membeberkan? Mengingat di kita ini, etika dan aturan main itu masih dalam tahap belajar,” katanya.
Keterbukaan di sektor pajak, lanjut dia, menjadi hal penting dan publik juga harus tahu siapa yang mau bayar pajak dan pengemplang pajak. “Sebab pajak itu terkait unsur keadilan,” tutur Erwan.
Di tempat yang sama, mantan anggota Dewan Pers dan juga jurnalis ekonomi senior Uni Zulfiani Lubis menyetujui, sekarang saat yang tepat Jokowi merilis data miliknya.
“Karena Jokowi harus mampu kedepankan gerakan korektif. Dia harus berani untuk mengungkap ke publik siapa saja pengusaha nakal yang terindikasi pengemplang pajak itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, sebelum dokumen Panama Papers beredar, pemerintah sudah mengantongi nama-nama orang Indonesia yang memiliki dana simpanan di negara yang menawarkan tarif pajak rendah atau bahkan bebas. (ba/sindonews.com)