Jakarta, LiputanIslam.com — Faisal Basri, ekonom dan penulis terkemuka secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tim ini, selain memberikan rekomendasi kepada Kementrian terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, juga bertugas untuk membasmi mafia migas.
“Saya dan kawan-kawan berjanji untuk bekerja keras,” kata Faisal di kantor Kementerian ESDM, Ahad, 16 November 2014, seperti dilansir Tempo.
Tim ini bersifat ad hoc atau sementara. Kementrian menargetkan, dalam waktu enam bulan ke depan, Faisal dan kawan-kawan sudah memberikan rekomendasi mengenai reformasi tata kelola migas.
Faisal mengungkapkan apresiasinya terhadap rencana pemerintah yang akan mengisi tim tersebut dengan para profesional.
“Ini contoh forum yang sangat baik. Barangkali untuk pertama kalinya profesional dan stakeholder duduk bersama,” ujarnya.
Ada empat ruang lingkup tim ini selama bertugas, yaitu; me-review seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir, menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, dan merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente dalam setiap rantai nilai industri migas.
Menurut Faisal, tujuan pembentukan komite ini adalah untuk membantu pemerintah dalam memperkuat institusi pengelolaan migas.
“Institusi yang benar adalah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas. Kegiatan migas banyak yang efektivitasnya rendah,” katanya.
Selain itu, lanjut Faisal, Komite Reformasi Tata Kelola Migas disarankan juga menjadi pendorong industrialisasi migas. Misalnya melalui pembangunan kilang-kilang minyak. (Baca: Iran dan Indonesia Sepakat Bangun Kilang Minyak)
“Kalau kita nggak bangun kilang, kita kehilangan kesempatan untuk produksi kondenat yang merupakan bahan baku petrokimia. Impor barang plastik terbesar nomor 4, kimia organik terbesar ke-5. Bayangkan, kita nggak punya industri ini jadi kita impor banyak,” paparnya, seperti dikutip dari Detik.com.
Komite ini juga akan melakukan sosialisasi mengenai minyak sebagai energi yang tidak terbarukan, mengingat suatu saat minyak akan habis sehingga harus dicari solusinya.
“Saya ingin ada asas keadilan antar generasi dalam pengelolaan minyak. Kalau kita produksi sekarang, ke depannya produksi sedikit. Kita lihat dari hulu ke hilir, apa pusat syarafnya. Kalau itu dibenahi semoga jadi berkah, bukan kutukan,” jelasnya. (ba)