Jakarta, LiputanIslam.com–Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober selalu membangkitkan kembali upaya membaca ulang sejarah Indonesia era 1960-an. Penetapan hari Kesaktian Pancasila oleh rezim Suharto sangat terkait dengan momen G 30 S (Gerakan 30 September) 1965 yang menewaskan sejumlah jenderal. Selama era Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (Baca: PKI) disebut sebagai pelakunya. Sejak reformasi, upaya menulis ulang sejarah Indonesia telah dilakukan. Di antaranya, buku yang ditulis oleh Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra (alm), tokoh yang ditahan selama 15 tahun oleh rezim Suharto atas tuduhan PKI, tanpa pernah diadili.
Pranoto mencatat seluruh pengalamannya selama ditahan dalam buku harian. Setelah puluhan tahun disimpan rapat keluarga, kini catatan itu disunting Imelda Bachtiar dan diterbitkan Kompas tahun 2014 dengan judul Catatan Jenderal Pranoto dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya. Menyusul penculikan terhadap Jenderal Ahmad Yani, Pranoto-lah yang ditunjuk Presiden Sukarno untuk menjadi pelaksana harian Angkatan Darat, bukan Soeharto. Namun saat itu Soeharto melarang Pranoto menemui Presiden Sukarno.
Setelah Soeharto berkuasa, ia menandatangani surat penangkapan Pranoto. Hal ini agaknya dilatarbelakangi dendam karena Pranoto-lah yang dulu memberikan bantuan kepada tim Angkatan Darat sehingga mereka akhirnya bisa mengungkap penyelewengan Soeharto saat menjadi Panglima di Jawa Tengah. Soeharto ketahuan melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain barter liar, monopoli cengkeh dari asosiasi gabungan pabrik rokok kretek Jawa Tengah. Ada juga penjualan besi tua yang disponsori sejumlah pengusaha Tionghoa seperti Lim Sioe Liong.
Soeharto sempat berniat mengundurkan diri karena kasus ini. Namun ditolak oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution. Nasution hanya memberi sanksi administratif pada Soeharto. Namun sejak itu hubungan Soeharto dan Pranoto memburuk karena Soeharto menuduh Pranoto-lah yang mengadukan penyelewengannya.
Setelah ditahan, Pranoto nyaris kehilangan segalanya. Dari jenderal bintang dua dengan jabatan asisten personalia Men/Pangad menjadi tahanan politik tanpa kejelasan. Dia ditahan tahun 1966 hingga tahun 1981. Sejak tahun 1975, pemerintah Orde Baru tak lagi memberikan gajinya. Tahun 1970 hingga 1975, Pranoto masih menerima gaji skorsing. Nilainya tak lebih dari Rp 7.500.
Pranoto menolak dituding terlibat G30S. Dia membeberkan bukti-bukti kepada tim pemeriksa pusat tak terlibat gerakan penculikan para jenderal tersebut. Dia berharap bisa menjelaskan secara utuh dan dibawa ke pengadilan untuk menepis tudingan tersebut. Namun, ia tak pernah dibawa ke persidangan. Bahkan dia tak pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan hanya dilakukan Team Pemeriksa Pusat dengan wawancara lisan saja beberapa kali.
Namun Pranoto tak mau mewariskan dendam. Pada keluarga yang menjenguknya di Rumah Tahanan Militer, Pranoto selalu menunjukkan sikap tegar.
“Bapak bilang ini sudah digariskan Yang Kuasa. Hidup manusia itu seperti wayang yang sudah ada dalangnya. Dijalani saja dengan sabar,” kata putra Jenderal Pranoto, Handrio Pribadi.
Pada istrinya, Pranoto berpesan anak-anak harus tetap sekolah. Mereka pun menepati pesan itu walau kondisi ekonomi serba sulit. Anak-anak Pranoto ikut dicap keluarga tahanan politik juga turut mengalami diskriminasi. Handrio yang sempat bekerja di sebuah BUMN terpaksa keluar. Pranoto baru bebas tahun 1981, tepat setelah 15 tahun ditahan tanpa proses pengadilan. (dw/merdeka.com)