Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah mengimbau Tenaga Kerja Indonesia yang di-PHK di Arab Saudi agar segera kembali ke Tanah Air. Namun sebelum pulang diharapkan menandatangani surat penyerahan kuasa kepada pengacara untuk mengurus hak-hak mereka, seperti gaji, bonus, asuransi dan lain-lain.
Diperkirakan 8000 TKI di-PHK dari total 15 ribu buruh asing yang di PHK menyusul penundaan kegiatan kerja oleh pemerintah Arab Saudi terhadap puluhan subkontraktor Bin Ladin Group. Sejak Januari lalu, nasib para pekerja tersebut terkatung-katung diantara keinginan untuk pulang ke Tanah Air namun harus menunggu sampai berbagai hak mereka dipenuhi.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di kantornya, Senin (2/5/2016), menegaskan seluruh TKI yang di-PHK itu, yang sekarang tinggal di mess, sebaiknya pulang ke Tanah Air sebelum Lebaran. Pemerintah akan membantu mereka yang belum mengajukan klaim dan mengupayakan agar hak-hak mereka dipenuhi.
Sebelum pulang, para TKI hendaknya menandatangani surat pernyataan penyerahan kuasa kepada pengacara untuk mengurus hak-hak mereka. Pemerintah pun akan memantau sampai gaji, bonus, asuransi dan lain-lain dipenuhi, tambahnya.
Kepala BNP2TKI pada Rabu lalu (20/4/2016) mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menempatkan para TKI di Bin Ladin Group serta pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati). Dalam pertemuan itu diketahui, PPTKIS aktif berkomunikasi dengan manajemen Bin Ladin Group dan subkontraktor yeng mempekerjakan TKI.
Saudi- Bin-Ladin Group melakukan PHK setelah kerajaan Arab Saudi memutuskan menunda kegiatan kerja menyusul kejadian jatuhnya crane di Masjidil Haram Mekkah, pada 11 September 2015. Dalam kejadian itu korban tewas mencapai 107 orang, sedangkan yang luka-luka 238 orang jemaah haji. Dari jumlah tersebut enam orang jemaah haji Indonesia meninggal dunia, dan 31 lainnya luka-luka. (ba/BNP2TKI)