Baghdad, LiputanIslam.com – Aktivitas sehari-hari penduduk Baghdad berangsur pulih pada hari Rabu (31/8) usai konfrontasi berdarah mereda di Zona Hijau Baghdad, meski belum ada tanda-tanda solusi untuk krisis politik yang telah berlangsung selama lebih dari setahun.
Dilaporkan bahwa dari pihak pendukung Blok Sadr pimpinan Sayid Muqtada Sadr sebanyak 30 orang tewas dan sekitar 600 terluka dalam konfrontasi bersenjata antara pendukung Sadr di satu pihak dan aparat keamanan pemerintah serta pasukan relawan Hasdh Al-Shaabi di pihak lain selama hampir 24 jam di Zona Hijau pada Senin lalu.
Bentrokan itu terjadi setelah puluhan ribu massa pendukung Moqtada Sadr turun ke jalan untuk memperlihatkan kemarahan mereka setelah ulama berpengaruh itu mengumumkan “pensiun definitifnya” dari kehidupan politik.
Sejumlah besar massa menyerbu markas resmi di Baghdad dan daerah lain, terutama Istana Pemerintah di Zona Hijau, sehingga mereka berhadapan dengan pasukan keamanan yang berusaha menghalau mereka.
Kontak senjata mereda dan massa pun bubar meninggalkan Zona Hujau beberapa menit setelah Moqtada Sadr memerintahkan demikian dalam konferensi pers di Najaf pada hari Selasa.
Pada hari Rabu, kehidupan kembali berjalan normal di Baghdad, setelah pencabutan jam malam yang diumumkan oleh tentara akibat pecahnya konfrontasi. Kemacetan lalu lintas harian kembali terlihat di jalan-jalan utama Baghdad. Pasar dan toko kembali beraktivitas, dan ujian sekolah telah “dimulai kembali”, menurut Kementerian Pendidikan.
Konfrontasi tersebut merupakan puncak dari perselisihan dan krisis politik yang telah dialami Irak sejak pemilihan legislatif pada Oktober 2021. Akibat perpecahan yang tajam antara partai-partai politik, perdana menteri baru tidak diangkat dan pemerintahan tidak dibentuk setelah pemilu. Parlemen juga gagal memilih presiden baru.
Muqtada al-Sadr dan lawan-lawannya yang paling menonjol dalam Kerangka Koordinasi, termasuk mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, menyepakati satu hal untuk menyelesaikan krisis, yaitu keharusan penyelenggaraan pemilu lagi. Namun, Muqtada al-Sadr bersikeras menuntut pembubaran parlemen terlebih dahulu, sedangkan lawan-lawannya ingin pemerintah dibentuk di depan parlemen.
Untuk menyelenggarakan pemilihan umum dini, parlemen harus dibubarkan, dan ini hanya dapat dilakukan dengan suara mayoritas mutlak dari anggotanya, sesuai dengan konstitusi. Hal ini dapat dilakukan atas permintaan sepertiga anggotanya, atau atas permintaan Perdana Menteri dengan persetujuan Presiden, sementara tak ada kekuatan mayoritas yang jelas di parlemen.
Setelah insiden kontak senjata tersebut, Perdana Menteri Mustafa Al-Kazemi mengancam akan mengundurkan diri jika kelumpuhan politik yang melanda negara itu terus berlanjut. (mm/raialyoum)
Baca juga: