Islamabad, LiputanIslam.com – Gejolak politik di Pakistan semakin memanas setelah Perdana Menteri Imran Khan lolos dari upaya pemakzulan dirinya, dan mencanangkan pemilu baru setelah parlemen dibubarkan, sebuah langkah yang disebut oposisi sebagai pengkhianatan, dan merekapun bersumpah akan melawan.
Wakil ketua parlemen Majelis Nasional, Qassem Suri, yang separtai dengan Khan, menolak mosi tidak percaya yang digagas oleh kubu oposisi terhadap Imran Khan. Hal ini mengandaskan upaya oposisi untuk mendapatkan kekuasaan, dan kini bersiap menghadapi kemungkinan bertarung di jalur hukum terkait dengan konstitusi di negara berpenduduk 220 juta orang ini.
Pemimpin oposisi Shahbaz Sharif menyebut pencegahan pemungutan suara sebagai “pengkhianatan tingkat tinggi”. Di Twitter dia menegaskan akan ada konsekuensi untuk “pelanggaran konstitusi yang mencolok dan blak-blakan”, dan berharap Mahkamah Agung konsisten pada konstitusi.
Bilawal Bhutto Zardari, ketua oposisi Partai Rakyat Pakistan, kepada wartawan mengatakan, “Kami akan melakukan aksi duduk di Majelis Nasional, dan juga akan beralih ke Mahkamah Agung hari ini.”
Ketua Mahkamah Agung pada Minggu malam (3/4) menyatakan bahwa pengadilan akan menyelidiki masalah ini pada hari Senin (4/4), dan bahwa setiap arahan yang dikeluarkan oleh presiden dan perdana menteri akan tunduk pada perintah pengadilan.
Oposisi menyalahkan Khan atas kegagalannya menghidupkan kembali ekonomi dan memberantas korupsi, sementara Khan mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) berada di balik upaya pemakzulan dirinya.
Menurut Khan, Komite Keamanan Nasional telah mendapatkan bukti-bukti adanya konspirasi.
“Ketika badan keamanan nasional tertinggi negara itu mengkonfirmasi hal ini, maka tindakan (parlemen) menjadi tidak relevan, dan jumlahnyapun tidak relevan,” lanjutnya.
Para pejabat AS membantah terlibat dalam masalah ini. Seorang jubir Kemlu AS kepada Reuters mengatakan, “Tuduhan ini tidak benar. Kami menghormati dan mendukung proses konstitusional di Pakistan dan supremasi hukum.”
Presiden Arif Alvi, yang juga separtai dengan Khan, menyetujui permintaan perdana menteri untuk membubarkan parlemen dan pemerintah. Mantan Menteri Informasi Fuad Chaudhry mengatakan Khan akan tetap sebagai perdana menteri.
Farkh Habib, Menteri Negara Informasi Pakistan, di Twitter menyebutkan bahwa pemilihan baru akan diadakan di negara itu dalam jangka waktu 90 hari ke depan, tapi keputusan ada di tangan presiden dan badan pemilihan.
Sejak kemerdekaan Pakistan dari Inggris pada tahun 1947, tidak ada perdana menteri yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh, dan para jenderal dalam banyak kesempatan memerintahnegara ini, yang selalu berselisih dengan tetangganya, India.
Seorang saksi mata dari Reuters mengatakan bahwa polisi dikerahkan di jalan-jalan, Islamabad, ibu kota Pakistan, dan kontainer digunakan untuk memblokir jalan.
Polisi terlihat menangkap tiga pendukung partai berkuasa Khan, Tehreek-e-Insaf, di depan Parlemen, namun di luar semua itu jalanan terlihat tenang. (mm/raialyoum)
Berita Terkait: